Surat rekomendasi pembelian BBM subsidi menjadi salah satu kunci yang membuat penyaluran di Sumatera Barat berlangsung lebih tertib. Mekanisme ini membantu memastikan Biosolar dan Pertalite benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus memberi jejak yang lebih jelas dalam proses pembelian.
BPH Migas menilai pengawasan di lapangan tetap penting karena distribusi BBM subsidi selalu punya risiko penyimpangan bila tidak dikawal secara konsisten. Karena itu, lembaga tersebut memperketat pemantauan di sejumlah SPBU bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, termasuk memeriksa alur distribusi dari sisi administrasi hingga teknis pada pompa pengisian.
Dalam pemeriksaan itu, tim gabungan juga melakukan uji tera mendadak. Langkah ini ditujukan agar takaran BBM yang diterima konsumen sesuai ketentuan dan tidak merugikan pengguna, terutama saat penyaluran berlangsung di titik-titik layanan yang menjadi jalur utama masyarakat.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan bahwa kerja sama dengan Pertamina dan SPBU harus terus diperkuat. Ia menyampaikan bahwa konsistensi penyaluran kepada konsumen yang berhak menjadi bagian penting dari pengawasan subsidi negara agar tepat sasaran.
Dari sisi suplai, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyebut stok BBM dalam kondisi aman. Executive General Manager Sunardi menjelaskan bahwa distribusi berjalan dengan dukungan sistem yang terintegrasi untuk menjaga penyaluran tetap tertib.
Kebutuhan nelayan kecil ikut terbantu
Pengawasan yang lebih rapat itu terasa langsung di Teluk Bayur, Padang, tempat nelayan kecil sangat bergantung pada BBM subsidi untuk melaut. Surat rekomendasi pembelian dinilai membuat proses pengambilan bahan bakar menjadi lebih mudah dipantau dan lebih tertib di lapangan.
Fasilitas tersebut memang ditujukan untuk kapal nelayan di bawah 30 GT. Kebutuhan BBM mereka rata-rata berada di kisaran 600 hingga 1.200 liter untuk melaut selama lima hingga tujuh hari, sehingga akses bahan bakar yang lancar menjadi kebutuhan harian yang sangat penting.
Sejumlah nelayan menilai kebijakan itu meringankan beban operasional mereka. Azwin, pemilik kapal ikan, menyebut bantuan tersebut membantu nelayan kecil di Kota Padang dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk kegiatan melaut.
Ketua Usaha Bersama (UB) Bagan Setra Abadi, Erwin BL, juga melihat manfaat yang sama. Menurutnya, ketersediaan BBM subsidi memberi dukungan nyata agar usaha nelayan kecil tetap bisa berjalan stabil.
Pengawasan sekaligus pencegah penyalahgunaan
BPH Migas menilai surat rekomendasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan alat untuk membuat penyaluran lebih tepat sasaran. Mekanisme itu juga membantu menjaga ketertiban saat pengambilan BBM agar tidak mudah disalahgunakan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelian BBM subsidi di Sumatera Barat disebut berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Sistem ini memberi rekam jejak yang lebih jelas, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terukur.
Di sisi lain, pengawasan ketat juga diarahkan untuk menutup peluang penyimpangan di lapangan. Dalam laporan lain, sempat disebut dugaan praktik pengisian solar subsidi menggunakan jerigen di wilayah Batui, termasuk kendaraan pick up bermuatan puluhan jerigen yang dilayani tanpa pembatasan ketat.
Temuan seperti itu menunjukkan bahwa celah penyalahgunaan masih harus diawasi serius. Karena itu, Pertamina juga mengimbau masyarakat melapor bila menemukan ketidaksesuaian distribusi di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Jasrizal menegaskan bahwa setiap liter BBM perlu dijaga agar tidak terbuang percuma. Ia juga berharap distribusi tetap lancar tanpa kendala di kemudian hari, seiring pengawasan yang terus diperketat agar subsidi benar-benar sampai ke penerima yang berhak.