Swiss menolak usulan untuk membatasi jumlah penduduk tetapnya hingga 10 juta jiwa pada 2050. Hasil sementara referendum menunjukkan penolakan unggul dengan 54,79 persen suara, sementara 45,21 persen pemilih mendukung gagasan tersebut.
Partisipasi pemilih dalam referendum itu tercatat tinggi, mencapai 58,86 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa perdebatan soal populasi, migrasi, dan masa depan ekonomi benar-benar menyedot perhatian warga Swiss.
Perdebatan antara kebutuhan tenaga kerja dan tekanan populasi
Usulan pembatasan populasi itu didukung Partai Rakyat Swiss yang berhaluan kanan. Mereka menilai pertumbuhan penduduk yang cepat memberi tekanan pada perumahan, transportasi, dan layanan umum.
Para pendukungnya juga mendorong pembatasan migrasi yang lebih ketat sebagai cara menahan beban tersebut. Bagi mereka, target 10 juta jiwa pada 2050 menjadi batas yang dianggap perlu untuk menjaga daya tampung negara.
Namun, pemerintah dan parlemen Swiss meminta warga menolak rancangan itu sebelum pemungutan suara berlangsung. Dewan Federal menilai migrasi tetap dibutuhkan untuk menutup kekurangan tenaga kerja dan menopang ekonomi nasional.
Risiko terhadap hubungan dengan Uni Eropa
Pemerintah Swiss juga memperingatkan dampak yang lebih luas jika pembatasan penduduk diterapkan. Salah satu risiko yang disorot adalah berakhirnya kesepakatan kebebasan pergerakan dengan Uni Eropa.
Pertimbangan itu ikut mewarnai sikap pemilih, karena kebijakan migrasi di Swiss tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk. Isu tersebut juga menyangkut akses tenaga kerja, stabilitas jaminan sosial, dan hubungan ekonomi dengan mitra luar negeri.
Penolakan kuat di wilayah berbahasa Prancis
Hasil sementara menunjukkan penolakan paling kuat muncul di wilayah berbahasa Prancis. Di kanton seperti Jenewa, Vaud, Neuchatel, dan Jura, suara penolakan melampaui 60 persen.
Penolakan juga terlihat di Basel-Stadt dan Zurich menurut hasil resmi sementara. Sebaran suara ini memperlihatkan bahwa gagasan pembatasan populasi belum memperoleh dukungan luas di banyak wilayah utama Swiss.
Referendum lain turut menghasilkan keputusan berbeda
Pada pemungutan suara yang sama, warga Swiss justru menyetujui perubahan UU Dinas Sipil Federal. Usulan itu mengikuti saran pemerintah dan parlemen untuk membatasi jumlah orang yang beralih dari dinas militer ke dinas sipil.
Perubahan aturan tersebut didukung 52,46 persen pemilih dan ditolak 47,54 persen lainnya. Tingkat partisipasi pada pemungutan suara itu mencapai 58,26 persen.
Pendukung perubahan aturan menilai Swiss perlu menjaga jumlah peserta dinas militer di tengah kekhawatiran atas situasi keamanan di Eropa. Di sisi lain, penolak khawatir akses ke dinas sipil akan semakin sulit jika perubahan itu diberlakukan.