Pegawai federal Amerika Serikat kini kembali dapat mengunduh TikTok pada perangkat yang disediakan pemerintah. Namun, kebijakan ini tidak berarti aplikasi tersebut otomatis boleh digunakan di seluruh lembaga federal.
Setiap instansi tetap memiliki kewenangan untuk melarang pemasangan TikTok pada ponsel maupun perangkat kerja pegawainya. Pertimbangan internal, termasuk pengelolaan tenaga kerja dan produktivitas, dapat menjadi alasan untuk mempertahankan pembatasan.
Izin Berlaku dengan Batasan Lembaga
Perubahan tersebut menempatkan keputusan akhir di tangan masing-masing lembaga federal. Pegawai tidak dapat menganggap TikTok tersedia di setiap perangkat kerja hanya karena larangan tingkat federal telah dicabut.
Pemerintah AS menyatakan versi aplikasi yang beroperasi di negaranya tidak lagi menimbulkan risiko yang menjadi dasar larangan sebelumnya. Penilaian ini berkaitan dengan perubahan struktur pengelolaan TikTok di Amerika Serikat.
Menurut pernyataan pemerintah AS yang dikutip inet.detik.com, TikTok US Data Security Joint Venture beroperasi secara independen dari ByteDance. Entitas tersebut juga disebut dimiliki secara mayoritas oleh investor Amerika.
Peran Entitas Baru dan Oracle
Operasi TikTok di AS kini ditangani oleh TikTok USDS Joint Venture, yang dibentuk setelah kesepakatan penjualan sebagian bisnis TikTok di Amerika Serikat rampung pada Januari tahun ini. Struktur ini dirancang untuk memisahkan operasional lokal dari kekhawatiran mengenai pengaruh ByteDance.
ByteDance masih mempertahankan hampir 20% kepemilikan saham dalam entitas baru tersebut. Kepemilikan mayoritas berada pada kelompok investor non-China, termasuk perusahaan teknologi AS Oracle.
Dalam pengaturan baru, data pengguna AS disebut akan dilindungi melalui infrastruktur komputasi awan Oracle di Amerika Serikat. TikTok juga menyatakan algoritma rekomendasi untuk entitas tersebut akan dilatih menggunakan data pengguna di AS.
Pengguna di Amerika Serikat tetap dijanjikan dapat mengakses konten internasional. Pada saat yang sama, pemisahan operasi itu ditujukan untuk mengurangi kekhawatiran atas akses dan pengelolaan data oleh ByteDance.
Algoritma dan Keamanan Siber Diubah
Pemerintah AS menyebut entitas baru telah merevisi algoritma rekomendasi konten serta program keamanan siber yang sebelumnya dikembangkan ByteDance. Perubahan itu ditujukan untuk melindungi informasi pemerintah federal dari masalah keamanan yang memicu pelarangan awal.
Dengan pertimbangan tersebut, akses TikTok pada perangkat pemerintah kini bergantung pada bentuk operasinya di AS, bukan semata-mata pada nama platformnya. Meski demikian, pemerintah tidak menutup ruang bagi lembaga untuk menerapkan aturan yang lebih ketat.
| Periode | Perkembangan TikTok di AS |
|---|---|
| 2022 | TikTok dilarang di hampir seluruh perangkat pemerintah federal karena isu keamanan nasional. |
| 2024 | DPR AS meloloskan undang-undang yang dapat memblokir TikTok bila ByteDance tidak menjual sebagian bisnisnya. |
| Januari tahun ini | Kesepakatan penjualan sebagian bisnis rampung dan TikTok USDS Joint Venture dibentuk. |
Latar Belakang Larangan Sejak 2022
Larangan terhadap TikTok di perangkat pemerintah federal bermula pada 2022, ketika kekhawatiran keamanan nasional menguat. Saat itu, aplikasi video pendek tersebut dilarang dipasang pada hampir semua perangkat yang disediakan pemerintah AS.
Chris Wray, yang ketika itu menjabat direktur FBI, pernah memperingatkan bahwa China berpotensi menggunakan TikTok untuk mengumpulkan data pengguna melalui ByteDance. Kekhawatiran tersebut kemudian mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap platform itu.
Perubahan kebijakan saat ini tidak menghapus sepenuhnya kehati-hatian pemerintah federal terhadap penggunaan aplikasi di perangkat kerja. Setiap lembaga masih dapat menilai risiko dan kebutuhan operasionalnya sendiri sebelum mengizinkan pemasangan TikTok.