Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku terkejut sekaligus prihatin setelah menerima data keterlibatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar dalam aktivitas judi online. Dalam data yang diterimanya, ada transaksi yang nilainya mencapai Rp800 juta dalam setahun.
Pemprov Jabar menyebut temuan itu sangat serius karena total transaksi judi online yang melibatkan abdi negara di Jawa Barat terus naik dan kini telah menyentuh puluhan miliar rupiah per tahun. Kondisi tersebut membuat persoalan judi online dan pinjaman online dinilai tidak lagi bisa dilihat sebagai masalah kelompok berpenghasilan rendah semata.
Jangkauan masalah yang kian luas
Erwan menilai praktik judi online dan pinjaman online di Jawa Barat sudah merambah berbagai lapisan. Ia menyebut persoalan itu kini tidak hanya menyentuh masyarakat umum, tetapi juga pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN.
Menurut dia, beban sosial Jawa Barat ikut memperberat penanganan masalah tersebut. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki sekitar 51 juta jiwa, sehingga persoalan sosial seperti judol dan pinjol menjadi semakin krusial.
Data lengkap tetap diproses secara internal
Data yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan disebut memuat identitas lengkap, mulai dari nama hingga alamat. Erwan mengatakan ada ASN yang nilai transaksinya bahkan mencapai ratusan juta rupiah, sehingga temuan itu dinilai memprihatinkan.
Meski sudah mengantongi data by name by address, Pemprov Jabar tidak membuka identitas para ASN yang terlibat. Pemerintah provinsi memilih jalur penegakan disiplin melalui Inspektorat dengan mekanisme pembinaan internal secara bertahap.
| Fakta Utama | Keterangan |
|---|---|
| Nilai transaksi tertinggi | Rp800 juta dalam setahun |
| Skala temuan | Puluhan miliar rupiah per tahun |
| Identitas data | By name by address |
| Pendekatan Pemprov Jabar | Pembinaan internal melalui Inspektorat |
Ombudsman soroti etika publik
Pemprov Jabar juga meminta masukan dan intervensi dari Ombudsman RI untuk membenahi persoalan pelayanan publik lainnya. Salah satu yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru agar pola maladministrasi tidak terus berulang.
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menilai keterlibatan aparatur negara dalam lingkaran judi dan pinjol telah mencoreng etika publik. Ia menegaskan persoalan itu bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berpotensi memicu maladministrasi dalam pelayanan masyarakat.
Maneger menyampaikan Ombudsman perwakilan Jawa Barat siap memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Menurut dia, aparatur negara seharusnya menjadi teladan sehingga persoalan semacam ini layak mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait.