Pemerintah menekan percepatan uji jalan bensin campuran bioetanol 20 persen atau E20 karena kebijakan ini diproyeksikan menjadi salah satu penentu arah pengurangan impor BBM nasional. Jika mandatori E20 berjalan sesuai rencana, pemerintah memperkirakan ada ruang untuk memangkas impor bensin dalam jumlah besar.
Target tersebut menempatkan E20 bukan sekadar program teknis, tetapi bagian dari strategi energi yang lebih luas. Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa mandatori 20 persen itu bisa menekan impor bensin hingga 8 juta kiloliter.
Uji lapangan jadi penentu kesiapan kendaraan
Di sisi teknis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia segera melakukan road test. Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menilai pengujian lapangan penting untuk melihat langsung performa kendaraan saat memakai bahan bakar campuran bioetanol.
Eniya menekankan perlunya pengujian dilakukan bersama tim Gaikindo agar pemerintah mendapat gambaran teknis yang jelas sebelum E20 diterapkan lebih luas. Menurut dia, hasil uji jalan akan membantu membaca kesiapan kendaraan bermotor terhadap bahan bakar alternatif.
Ia juga menyebut adanya kajian yang menunjukkan mobil modern berpotensi menerima campuran hingga 30 persen. “Kalau itu oke kan berarti 10% nggak apa-apa. Tapi kalau saya yakin produk-produk mobil yang sekarang itu bisa sampai 30%, itu di jurnal ada,” kata Eniya.
Eniya menambahkan, yang perlu dicari adalah dasar teoritis dari kemampuan tersebut. Dari sana, pemerintah ingin menentukan pada tahap berapa E10, E20, dan E30 dapat diterapkan secara aman dan terukur.
Dorongan menuju kemandirian energi
Mandatori E20 disiapkan untuk berjalan mulai 2028 dan menjadi bagian dari upaya menekan ketergantungan pada pasokan energi luar negeri. Pemerintah melihat pemanfaatan bioetanol sebagai jalan untuk memperkuat kemandirian energi, terutama di sektor transportasi.
Bahlil menjelaskan bahwa program ini dinilai realistis karena bahan baku domestik tersedia melimpah. Singkong, jagung, dan tebu disebut sebagai komoditas pendukung yang dapat menopang pengembangan bioetanol di dalam negeri.
Pemerintah juga mengaitkan kebijakan ini dengan capaian pengurangan impor energi melalui biodiesel berbasis sawit. Sebelumnya, pemerintah mengklaim sudah menghentikan impor solar pada tahun ini karena kebutuhan sebagian dipenuhi oleh produk dalam negeri.
Pola tersebut kini dijadikan landasan untuk memperluas penggunaan bahan bakar nabati pada bensin. Dengan demikian, E20 diposisikan sebagai kelanjutan dari strategi yang sama, yakni mengganti sebagian pasokan impor dengan sumber daya domestik.
Langkah berikutnya masih menunggu hasil pengujian
Jika road test berjalan lancar, pemerintah menilai tahapan menuju campuran bahan bakar yang lebih tinggi dapat disusun lebih cepat. Hasil pengujian akan menjadi pijakan untuk menilai kesiapan kendaraan masyarakat sekaligus batas teknis penerapan bahan bakar nabati.
Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini tidak memunculkan hambatan berarti pada mesin kendaraan. Karena itu, percepatan uji jalan bersama industri otomotif dianggap penting sebelum mandat E20 benar-benar diberlakukan.
Di tengah upaya memperluas energi terbarukan di sektor transportasi, hasil pengujian tersebut akan menentukan seberapa cepat transisi itu bisa berjalan. Jika terbukti aman dan sesuai kebutuhan teknis, E20 dapat menjadi salah satu langkah paling penting menuju kemandirian energi yang lebih kuat.