Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance melontarkan kritik keras kepada Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich setelah keduanya menolak nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang. Ia menilai penolakan itu tidak selaras dengan situasi nyata di lapangan dan justru dapat merugikan kepentingan Israel sendiri.
Dalam wawancara dengan The New York Times, Vance menyebut langsung dua menteri Israel itu, masing-masing menjabat Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Keuangan. Keduanya sebelumnya menyerang kesepakatan yang ditandatangani secara jarak jauh oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Israel Dinilai Tak Bisa Bergantung pada Pendekatan Militer Saja
Vance menegaskan bahwa Israel tidak bisa terus memandang persoalan keamanan hanya dari sudut serangan militer. Ia menyebut Israel sebagai negara dengan penduduk sekitar 9 juta jiwa, tetapi menghadapi tantangan keamanan yang tidak akan selesai hanya dengan membunuh lawan.
“Apa sebenarnya usulan kalian? Kalian adalah negara dengan penduduk sekitar 9 juta jiwa. Kalian tidak bisa menyelesaikan setiap persoalan keamanan nasional hanya dengan membunuh,” kata Vance seperti dikutip dari presstv.ir.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar sistem pertahanan yang melindungi Israel dalam beberapa bulan terakhir berasal dari Amerika Serikat. Menurut dia, dukungan itu dibiayai para pembayar pajak AS, sehingga Washington berhak mendorong arah kebijakan yang lebih menenangkan kawasan.
Vance menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah positif bagi masa depan Timur Tengah. Ia juga menegaskan bahwa Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di dunia yang saat ini menunjukkan simpati kepada Israel.
Isi Nota Kesepahaman Amerika Serikat dan Iran
Nota kesepahaman yang dibahas kedua negara memuat penghentian permanen permusuhan di seluruh front, pencabutan blokade laut AS dalam waktu 30 hari, dan pemulihan lalu lintas perdagangan melalui Selat Hormuz. Kesepakatan itu juga mencakup program rekonstruksi senilai sedikitnya 300 miliar dolar AS serta pencabutan sanksi Amerika Serikat.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua pihak memasuki masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai perjanjian final yang lebih menyeluruh. Negosiasi tatap muka dijadwalkan dimulai pada 19 Juni di Swiss, dengan Pakistan dan Qatar bertindak sebagai mediator.
Kesepahaman ini muncul setelah perang yang disebut sebagai serangan teror oleh AS dan Israel terhadap Iran, yang menurut laporan dimulai pada akhir Februari. Dalam konteks itu, kesepakatan dipandang sebagai capaian diplomatik penting bagi Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Pemimpin Tertinggi Iran.
Penolakan Keras dari Ben-Gvir dan Smotrich
Ben-Gvir dan Smotrich menjadi dua tokoh paling keras yang menolak isi kesepakatan tersebut. Smotrich bahkan menulis di media sosial bahwa perjanjian itu buruk bagi Israel dan seluruh dunia bebas, sekaligus menuntut agar pasukan Israel tetap memiliki kebebasan penuh untuk menyerang Hezbollah di Lebanon.
Sikap keduanya mencerminkan ketegangan yang lebih luas di dalam pemerintahan Israel. Di satu sisi, ada dorongan untuk mempertahankan tekanan militer, sementara di sisi lain muncul kritik domestik terhadap kebijakan konfrontasi berkepanjangan yang dinilai mulai kehilangan dukungan.
Presiden Trump juga disebut tidak puas terhadap sejumlah tindakan militer Israel di Lebanon. Ia mengkritik serangan ke Beirut yang dinilai terlalu berlebihan dan mendorong pendekatan yang lebih hati-hati, sejalan dengan seruan gencatan senjata menyeluruh di semua front.
Washington dan Tel Aviv Mulai Berbeda Arah
Kesepakatan Amerika Serikat dan Iran memperlihatkan semakin lebarnya jarak pandang antara Washington dan sebagian elite politik Israel. Pemerintah AS disebut ingin menekan ketegangan dan menciptakan stabilitas kawasan, sementara sebagian pejabat Israel masih mengandalkan tekanan militer yang berkelanjutan.
Iran sendiri menyatakan bahwa mereka secara konsisten mendorong perdamaian melalui kombinasi kekuatan dan diplomasi. Kesepahaman ini juga disebut membuka ruang untuk pembahasan yang lebih luas mengenai pencabutan sanksi, stabilitas kawasan, dan perdamaian jangka panjang.