Jawa Tengah mulai menata langkah untuk menjadikan pariwisata syariah dan ekonomi syariah sebagai penggerak baru pertumbuhan daerah. Pemerintah provinsi menempatkan 2027 sebagai tahun pengunci untuk dua sektor itu setelah fondasi lain disiapkan lebih dulu, mulai dari infrastruktur pada 2025 hingga swasembada pangan pada 2026.
Arah tersebut muncul karena sektor wisata di Jawa Tengah terus menunjukkan kenaikan yang kuat. Pada 2025, pertumbuhan pariwisata daerah ini tercatat 10,60%, sementara kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto juga terus menanjak dari tahun ke tahun.
Data yang dihimpun pemerintah provinsi menunjukkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah berada di angka 3,29% pada 2022. Angka itu naik menjadi 3,40% pada 2023, kemudian 3,56% pada 2024, dan mencapai 3,74% pada 2025.
Kenaikan kontribusi tersebut berjalan seiring lonjakan jumlah wisatawan. Jika pada 2022 kunjungan tercatat 46,6 juta, maka pada 2025 angkanya sudah menembus 74,4 juta, dengan akumulasi pertumbuhan 59,73%.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai capaian itu memperlihatkan daya tarik daerah yang masih sangat terbuka untuk diperkuat. Karena itu, 2027 diarahkan sebagai momentum percepatan pengembangan pariwisata, bukan sekadar lanjutan program biasa.
Potensi alam, budaya, dan wisata halal
Jawa Tengah memiliki bekal yang dinilai cukup lengkap untuk masuk ke pengembangan pariwisata syariah. Ahmad Luthfi menyebut daerah ini punya potensi wisata alam, kuliner, hingga industri wastra yang bisa diolah menjadi daya tarik lebih besar.
Dorongan untuk wisata ramah muslim juga mendapat dukungan dari pengakuan UNESCO terhadap berbagai produk budaya lokal. Pemerintah provinsi melihat pengakuan itu sebagai modal penting untuk memperluas ruang pengembangan wisata syariah di Jawa Tengah.
Beberapa daerah disebut punya kekuatan menonjol di sektor ini, terutama Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Kawasan-kawasan tersebut dikenal memiliki basis wisata alam dan agro yang kuat, meski pemerintah menilai pemetaan yang lebih menyeluruh masih dibutuhkan agar pengembangannya lebih terintegrasi.
Di sisi lain, desa-desa wisata yang sudah pernah dibina tidak ingin dibiarkan berhenti hanya sebagai label. Pemerintah provinsi mendorong desa wisata agar benar-benar tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang menghidupkan aktivitas masyarakat sekitar.
Daerah menyiapkan langkah masing-masing
Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan program daerah dengan arah baru provinsi. Mereka memandang pariwisata dan ekonomi syariah sebagai peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengatakan daerahnya akan mengoptimalkan destinasi wisata zona dua di Kawasan Pegunungan Dieng. Menurut dia, kawasan itu belum banyak dieksplorasi, padahal menyimpan potensi ekonomi yang besar.
Amalia juga menyoroti kesamaan karakter geografis Banjarnegara dengan Wonosobo dan Purbalingga. Kondisi itu dinilai memberi keunggulan untuk pengembangan wisata alam, terutama jika desa wisata di kawasan pegunungan ikut diperkuat.
Di Cilacap, Pelaksana Tugas Bupati Ammy Amalia Fatma Surya menyampaikan bahwa daerahnya memiliki 19 desa wisata yang dikelola mandiri. Namun, destinasi yang dikelola langsung pemerintah kabupaten baru satu, yakni pemandian Cipari, dan kondisinya disebut cukup memprihatinkan.
Pemkab Cilacap kemudian menyiapkan penataan ulang destinasi wisata secara menyeluruh agar lebih berkelanjutan. Daerah itu juga membidik revitalisasi kawasan Teluk Penyu dan Benteng Pendem melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Kebudayaan.
Cilacap turut menyatakan komitmen untuk mendorong wisata syariah dan penguatan ekonomi syariah secara paralel. Langkah ini diharapkan memperluas pasar pariwisata Jawa Tengah sekaligus membuatnya lebih spesifik dan kompetitif.
Dengan pertumbuhan kunjungan yang kuat, modal budaya yang besar, dan dukungan dari daerah, Jawa Tengah kini menyiapkan arah baru untuk mesin ekonominya. Pada 2027, pariwisata syariah dan ekonomi syariah diposisikan sebagai penopang pertumbuhan yang memberi efek lebih luas bagi daerah.
Source: semarang.bisnis.com