Pemkab Jember menemukan persoalan besar dalam basis data bantuan sosialnya saat melakukan verifikasi lapangan terhadap warga miskin. Dari proses itu, tercatat 16.766 penerima bantuan sudah meninggal dunia dan 10.703 keluarga lainnya diketahui pindah ke luar daerah.
Temuan tersebut membuat pembenahan data di Jember menjadi sorotan, karena bantuan yang semestinya menyasar warga paling membutuhkan justru masih menyimpan banyak data yang tidak lagi sesuai kondisi lapangan. Pemerintah daerah menilai pemutakhiran data harus dilakukan terus-menerus agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.
Upaya pemutakhiran itu dilakukan melalui pendekatan berbasis nama dan alamat atau By Name By Address, yang dipakai Pemkab Jember untuk mengarahkan intervensi sosial secara lebih presisi. Skema ini ditujukan agar bantuan dari APBN, APBD, hingga CSR perusahaan bisa sampai ke warga yang benar-benar berhak menerimanya.
Bupati Jember Gus Fawait menegaskan bahwa fokus utama pemerintah bukan hanya mendata, tetapi memastikan kehadiran negara terasa melalui program yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Karena itu, pembenahan data diposisikan sebagai dasar untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adil.
Proses verifikasi dan validasi lapangan melibatkan lebih dari 20 ribu ASN. Kegiatan tersebut berlangsung dari 17 April hingga 17 Mei 2025 untuk memutakhirkan data Desil 1 dengan pengecekan 39 indikator kemiskinan melalui teknologi digital berbasis web dan telepon pintar.
Dari target yang ditetapkan, sebanyak 96.126 kepala keluarga atau 98 persen berhasil diverifikasi. Capaian itu menunjukkan skala kerja yang besar sekaligus memperlihatkan bahwa pembaruan data tidak bisa lagi dikerjakan secara parsial.
Langkah Jember juga mendapat perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, memberikan apresiasi dalam agenda Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah di Jakarta.
Iwan menilai pengalaman Jember dapat menjadi rujukan strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu. Ia juga menyoroti bahwa validitas data masih menjadi persoalan utama di tingkat nasional dan perlu segera dibenahi.
BP Taskin menilai tumpang tindih bantuan sosial masih terjadi dan membuat penguatan kualitas data serta koordinasi pusat-daerah harus berjalan lebih efektif. Karena itu, integrasi data disebut sangat penting agar program perlindungan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Iwan juga berharap BP Taskin dapat berperan sebagai pusat orkestrasi dan integrasi data nasional. Dorongan itu sejalan dengan target pemerintah menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029.
Sementara itu, data BPS menunjukkan angka kemiskinan nasional masih berada di level 8,25 persen atau 23,36 juta jiwa per September 2025. Angka itu memperlihatkan bahwa pembenahan data dan ketepatan program masih menjadi pekerjaan besar di banyak daerah.
Di Jember sendiri, pembenahan data berjalan beriringan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Catatan BPS menunjukkan angka kemiskinan daerah itu turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025.
Penurunan tersebut setara dengan 8,01 ribu jiwa yang keluar dari kemiskinan. Namun Jember masih tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah warga miskin terbesar kedua di Jawa Timur secara absolut, yakni 216,76 ribu jiwa.