Dedi Mulyadi mendorong skema pembiayaan jalan yang membuat warga membayar saat benar-benar menggunakan jalan. Dalam gagasan itu, kendaraan yang tidak melintas tidak akan dikenakan biaya, sehingga beban pembayaran mengikuti pemakaian aktual.
Usulan tersebut muncul dari dorongan untuk menghadirkan jalan provinsi yang lebih berkualitas dan lebih nyaman dipakai masyarakat. Bagi Dedi, kualitas infrastruktur tidak cukup hanya terlihat dari permukaan jalan yang mulus, tetapi juga harus ditopang elemen pendukung lain yang membuat perjalanan lebih aman.
Dalam konsep yang ia paparkan, jalan yang dibangun perlu dilengkapi drainase yang memadai, CCTV, penerangan jalan umum, dan pos pengamanan. Dedi menempatkan kelengkapan itu sebagai bagian dari standar jalan yang baik, bukan sekadar tambahan.
Ia juga memandang model pembayaran seperti itu sebagai bentuk keadilan. Besaran biaya disebut seharusnya mengikuti intensitas penggunaan jalan dan bobot kendaraan yang lewat.
Kendaraan berat diminta membayar lebih
Dedi mengaitkan beban kendaraan dengan dampaknya terhadap kondisi jalan. Menurut dia, kendaraan yang lebih berat semestinya membayar lebih tinggi karena memberi pengaruh lebih besar pada kerusakan atau penurunan kualitas jalan.
Dari sudut pandang pengguna, skema ini diharapkan mendorong pemakaian jalan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Dedi juga menilai pendekatan tersebut dapat membuka peluang berkurangnya kemacetan dan membuat pengguna jalan merasa lebih nyaman.
Meski gagasan penghapusan pajak kendaraan bermotor ini terdengar tegas, statusnya belum berubah menjadi kebijakan resmi. Saat ini, ide tersebut masih berada pada tahap awal pembahasan.
Masih menunggu kajian lebih jauh
Dedi menyebut tim kajian sudah disiapkan untuk menelaah usulan itu secara mendalam. Kajian tersebut akan melibatkan akademisi dan pihak lain agar pembahasan tidak berhenti pada tataran gagasan umum.
Ia menambahkan bahwa kajian akan melihat berbagai aspek penting, mulai dari regulasi hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, usulan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan penerapan jalan berbayar masih harus melewati proses panjang sebelum bisa diarahkan menjadi kebijakan.
Gagasan ini hadir di tengah dorongan agar pembangunan jalan di Jawa Barat tidak hanya mengejar kondisi fisik yang baik, tetapi juga standar pelayanan yang lebih lengkap. Bagi Dedi, keselamatan pengguna dan kualitas jalan perlu berjalan bersama dalam satu rancangan besar.