BPJS Kesehatan menunggu pencairan dana Rp20 triliun dari pemerintah yang ditargetkan masuk pada Juli atau paling lambat Agustus 2026. Kepastian dana itu bergantung pada terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas atau PP ALMA.
Regulasi tersebut sedang dalam proses penandatanganan dan akan mengubah cara pencatatan keuangan di internal BPJS Kesehatan. Salah satu titik pentingnya adalah formulasi penghitungan defisit aset yang dipakai pemerintah untuk menilai kesehatan finansial lembaga itu.
Defisit aset jadi penentu
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito, menyebut pencairan dana akan mengikuti status defisit aset yang diatur dalam regulasi resmi. Ia berharap dana bisa diterima bulan depan atau paling lambat Agustus jika aturan itu sudah ditandatangani dan defisit aset dinyatakan negatif.
Dengan mekanisme itu, dana segar dari pemerintah tidak hanya menjadi tambahan pembiayaan, tetapi juga menjadi penanda bahwa skema pengelolaan aset dan liabilitas sudah berjalan sesuai ketentuan baru. Bagi BPJS Kesehatan, kepastian ini penting agar ruang gerak keuangan tetap terjaga di tengah beban klaim yang terus tinggi.
Beban klaim lebih besar daripada pemasukan iuran
Kebutuhan intervensi anggaran muncul karena pengeluaran BPJS Kesehatan bergerak lebih cepat dibanding pemasukan. Arus kas lembaga ini harus menanggung pembayaran klaim layanan kesehatan sekitar Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun per bulan.
Sementara itu, pendapatan dari iuran peserta hanya sekitar Rp14 triliun per bulan. Selisih inilah yang membuat tambahan anggaran dari pemerintah dinilai penting untuk menjaga stabilitas pembiayaan program.
Komitmen pemerintah untuk menopang JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menegaskan komitmen eksekutif untuk mengalokasikan tambahan anggaran Rp20 triliun. Dana tersebut diproyeksikan menopang pembiayaan kesehatan dan memberi ruang fiskal yang lebih aman bagi keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
Meski komitmen anggaran sudah ada, pencairannya masih harus menunggu penyesuaian regulasi. Pemerintah dan BPJS Kesehatan kini sama-sama menunggu penyelesaian PP ALMA agar mekanisme pengelolaan aset dan liabilitas dapat dijalankan sesuai aturan baru.