Buruh Siap Menghadap DPR, Revisi UU Ketenagakerjaan Mulai Masuk Fase Paling Rawan

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia akan mendatangi pimpinan DPR RI pekan depan untuk menyampaikan masukan atas revisi UU Ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi penanda bahwa pembahasan regulasi tersebut sudah masuk fase yang dianggap krusial oleh kalangan pekerja.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan pertemuan itu tidak boleh berhenti pada seremoni penerimaan aspirasi. Ia meminta pimpinan fraksi DPR ikut hadir agar pembahasan tidak hanya berputar di Komisi IX.

Buruh minta ruang bicara yang terbuka

Menurut Andi Gani, seluruh pimpinan konfederasi yang tergabung dalam koalisi harus diberi kesempatan berbicara langsung. Ia menilai aspirasi buruh akan lebih kuat bila disampaikan secara terbuka oleh unsur gerakan pekerja yang memang terlibat dalam koalisi.

“Kami ingin menuangkan ide, gagasan, dan pokok-pokok pikiran secara terbuka. Seluruh pimpinan konfederasi harus diberi kesempatan berbicara agar aspirasi buruh benar-benar didengar,” kata Andi Gani dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2026).

Ia juga menekankan bahwa pembahasan revisi aturan ketenagakerjaan itu seharusnya dilakukan secara matang. Menurut dia, prosesnya tidak layak dikebut semalam karena berisiko melahirkan pasal yang merugikan pekerja.

Sinyal aksi besar jika hasilnya mengecewakan

Meski memilih jalur dialog, buruh memberi sinyal bahwa reaksi lapangan bisa sangat besar bila hasil akhir pembahasan dinilai tidak berpihak. Andi Gani menyebut pihaknya tidak akan mampu menahan aspirasi anggota jika UU itu mengecewakan kaum buruh.

“Kalau UU ini mengecewakan kaum buruh, tentu kami tidak akan mampu menahan aspirasi anggota. Bisa dibayangkan betapa besarnya gerakan aksi yang akan dilakukan jika UU tersebut tidak berpihak kepada buruh,” tegasnya.

Di saat yang sama, ia masih berharap DPR dan pemerintah membuka ruang dialog yang benar-benar mengakomodasi kepentingan semua pihak. Harapan itu menjadi alasan mengapa pertemuan dengan pimpinan DPR dipandang penting sebelum pembahasan bergerak lebih jauh.

Koalisi 18 konfederasi dan 157 federasi

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia saat ini menghimpun 18 konfederasi dan 157 federasi serikat pekerja. Sejumlah organisasi yang tergabung di dalamnya antara lain KSPSI AGN, KSPSI Jumhur Hidayat, KSPSI pimpinan Yorrys, KSBSI, Konfederasi Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia, KASBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Konfederasi Aspek Indonesia, dan Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia.

Koalisi itu juga disebut sebagai simbol persatuan gerakan buruh. Andi Gani menyampaikan bahwa seluruh konfederasi akan membentuk sekretariat bersama yang dibangun secara gotong royong sebagai rumah untuk menuangkan gagasan demi kepentingan buruh Indonesia.

Dengan komposisi tersebut, pertemuan pekan depan berpotensi menjadi titik penting dalam arah pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan. Buruh ingin memastikan prosesnya tidak berjalan tergesa-gesa dan tetap membuka ruang bagi kepentingan pekerja untuk masuk ke dalam pembahasan.