Cek status bansos kini bisa dilakukan hanya dengan NIK KTP melalui layanan resmi Kementerian Sosial. Hasil pencarian akan membantu masyarakat melihat apakah data mereka sudah tercatat sebagai penerima bantuan atau masih belum masuk sistem.
Pengecekan ini menjadi penting karena status desil ikut dipakai sebagai petunjuk awal dalam menentukan kelayakan bantuan. Untuk program seperti Sembako atau PKH, posisi desil bisa menunjukkan apakah seseorang termasuk kelompok prioritas penerima atau tidak.
Desil 1 sampai 4 masih jadi kelompok prioritas
Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, warga dibagi ke dalam 10 kelompok desil berdasarkan kondisi ekonomi rumah tangga. Setiap desil mewakili sekitar 10 persen populasi, sehingga pembagian ini dipakai sebagai dasar awal untuk melihat tingkat kerentanan ekonomi.
Desil 1 berada pada kelompok paling rentan dan menjadi sasaran PKH serta Sembako sebagai 10 persen rumah tangga termiskin. Desil 2 juga masih digolongkan sebagai penerima bantuan karena masuk 20 persen terbawah.
Desil 3 masih berada di jalur prioritas bantuan. Sementara itu, desil 4 menjadi batas akhir kelompok 40 persen terbawah yang masih masuk sasaran PKH dan Sembako.
Desil 5 ke atas peluangnya makin kecil
Memasuki desil 5, posisi seseorang umumnya sudah tidak lagi masuk program PKH dan Sembako. Namun, kelompok ini masih berpotensi menerima bantuan kesehatan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk desil 6 hingga desil 10, kelompok ini tidak termasuk sasaran utama PKH, Sembako, maupun bantuan kesehatan iuran pemerintah. Artinya, peluang menerima bantuan pada level ini jauh lebih kecil dibandingkan desil yang berada di bawahnya.
Penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan
Banyak orang mengira desil hanya ditentukan dari besar kecilnya pendapatan bulanan. Padahal, data yang dipakai juga memperhitungkan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi rumah, konsumsi listrik, hingga kepemilikan aset.
Karena itu, hasil desil bisa berbeda dari perkiraan pribadi yang hanya mengacu pada upah atau penghasilan. Data tersebut juga bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala oleh BPS sesuai kondisi terbaru.
Jika ada data yang dirasa tidak sesuai, warga dapat mengajukan perbaikan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi resmi Cek Bansos. Langkah ini diperlukan agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran.
Cek status cukup lewat NIK KTP
Kemensos membuat proses pengecekan lebih sederhana agar masyarakat tidak perlu mengisi banyak data. Cukup memakai 16 digit NIK yang tertera di KTP, status penerima bisa ditelusuri lewat layanan resmi.
Melalui situs cekbansos.kemensos.go.id, pengguna dapat memasukkan NIK sesuai KTP lalu mengisi kode verifikasi atau captcha. Setelah tombol “Cari Data” ditekan, informasi penerima, desil, dan status bantuan akan muncul di layar.
Pengecekan juga tersedia lewat aplikasi Cek Bansos. Pengguna dapat mengunduh aplikasi di Play Store atau App Store, lalu memasukkan NIK atau data sesuai KTP, memilih wilayah domisili, dan menekan menu “Cek Data”.
Aplikasi itu juga menyediakan fitur usulan dan sanggahan. Fitur tersebut bermanfaat bagi warga yang ingin memperbaiki data agar hasil pengecekan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Penyaluran bantuan juga sudah berjalan bertahap
Penyaluran bantuan tahap II telah dimulai sejak 10 April 2026 dan dilakukan secara bertahap melalui PT Pos Indonesia serta bank Himbara. Karena sifatnya bertahap, waktu pencairan di tiap daerah bisa berbeda.
Untuk program Sembako atau BPNT, bantuan diberikan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per triwulan. Besaran ini menjadi acuan bagi warga yang sedang memeriksa status bantuan pada periode penyaluran berjalan.
Adapun PKH memiliki besaran bantuan yang berbeda sesuai kategori penerima. Korban pelanggaran HAM berat menerima Rp2.700.000 per triwulan, sedangkan ibu hamil atau nifas dan anak usia dini 0–6 tahun masing-masing menerima Rp750.000.
Kategori lain dalam PKH mencakup lansia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat yang masing-masing menerima Rp600.000. Sementara itu, siswa SMA memperoleh Rp500.000, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SD Rp225.000.
Dengan akses pengecekan yang lebih mudah, masyarakat bisa langsung mengetahui apakah namanya tercatat sebagai penerima bantuan. Informasi desil, status PKH, dan Sembako kini dapat dilihat melalui situs resmi maupun aplikasi Cek Bansos hanya dengan NIK KTP.
Source: bansos.medanaktual.com