DPR menyetujui usulan pembayaran uang muka Rp4,07 triliun untuk persiapan haji 2027. Dana ini harus segera dicairkan karena tenggat pembayarannya jatuh pada Rabu (15/7).
Keputusan tersebut menempatkan pemerintah pada fase yang sangat mendesak, sebab uang muka itu terkait langsung dengan kebutuhan operasional yang harus diamankan lebih awal. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut pola pembayaran seperti ini menjadi bagian dari kepastian sebuah negara untuk mengirim jemaah pada musim haji berikutnya.
Prioritas utama ada pada biaya tenda
Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR dan Kepala Badan Keuangan Haji Fadlul Imansyah di kompleks parlemen, Selasa (14/7), pembahasan difokuskan pada kebutuhan uang muka untuk biaya tenda. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan bahwa kebutuhan transfer telah disetujui dalam jumlah 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halala.
Nilai tersebut disebut setara dengan Rp4.007.471.080.797. Marwan menegaskan bahwa pencairan ini menjadi bagian penting dari persiapan awal penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Uang muka yang disetujui | Rp4,07 triliun | Untuk pelaksanaan haji 2027 |
| Nilai dalam Riyal Arab Saudi | 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halala | Untuk biaya tenda |
| Ekuivalen rupiah | Rp4.007.471.080.797 | Nilai setara yang disebut Marwan |
Marwan mengatakan pembayaran tersebut tidak bisa ditunda karena sudah menyangkut kebutuhan yang harus segera diamankan. Komisi VIII menilai pencairan uang muka menjadi langkah yang mesti diambil sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Risiko bila pembayaran terlambat
Irfan Yusuf menjelaskan bahwa pola pembayaran kepada pemerintah Saudi merupakan penanda komitmen sebuah negara untuk mengirim jemaah pada musim haji berikutnya. Ia menyebut jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, Arab Saudi bisa memutuskan negara tersebut tidak mengirim jemaah pada haji 2027.
Dalam skema itu, kuota dari negara yang terlambat membayar dapat dialihkan kepada negara lain. Irfan juga mengatakan slot dari negara lain yang belum membayar bisa dimanfaatkan bila tersedia.
“Demikian juga mungkin ada nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain. Itu pola permainan yang ada di haji,” ujarnya.
Dengan persetujuan Komisi VIII DPR, fokus berikutnya kini tertuju pada pemenuhan tenggat pembayaran agar kuota jemaah Indonesia tetap aman. Langkah ini menjadi bagian awal dari penyelenggaraan haji 2027 yang harus segera bergerak sesuai jadwal yang berlaku di Arab Saudi.
