Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau Gapembi menilai wacana moratorium operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau SPPG, berisiko besar terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi itu memperkirakan nilai investasi para mitra di ekosistem dapur MBG sudah mencapai Rp 60 triliun hingga Rp 90 triliun.
Karena itu, Gapembi meminta pemerintah mengkaji ulang penghentian sementara tersebut. Mereka menilai kebijakan itu dapat mengguncang kepercayaan pelaku usaha dan investor yang selama ini terlibat dalam pembangunan dapur mandiri untuk menopang program prioritas nasional itu.
Aspirasi ke Presiden dan BGN
Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony menyampaikan bahwa MBG bukan sekadar pembagian makanan. Menurut dia, program ini merupakan investasi strategis bangsa untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam penyampaian aspirasi di Jakarta, Kamis (18/6/2026), Gapembi menyerahkan delapan aspirasi mitra Badan Gizi Nasional atau BGN kepada Presiden Prabowo Subianto. Isi utamanya menekankan dukungan penuh terhadap keberlanjutan MBG di seluruh Indonesia.
Gapembi juga menyatakan kesiapan anggotanya menjadi pengelola dapur MBG yang memenuhi standar mutu, higienitas, dan ketepatan distribusi sesuai pedoman BGN. Di saat yang sama, mereka mendukung efisiensi anggaran negara serta pencegahan kebocoran anggaran, asalkan investasi mitra tetap terlindungi.
Keberatan atas aturan terbaru
Dalam sikap resminya, Gapembi turut menyampaikan keberatan terhadap Surat Edaran Nomor 12 tertanggal 17 Juni 2026. Mereka menilai aturan itu bertentangan dengan Juknis BGN Nomor 401.1/2025 serta perjanjian kerja sama antara mitra dan BGN.
Gapembi meminta jaminan hukum dan regulasi yang kuat bagi yayasan serta mitra yang membangun dapur SPPG mandiri. Menurut organisasi itu, kepastian aturan menjadi kunci agar investasi yang sudah ditanamkan tidak terhenti di tengah jalan.
Dampak yang dikhawatirkan meluas
Alven mengatakan penghentian atau penundaan operasional dapur MBG tidak hanya berdampak pada penerima manfaat. Efek berantainya juga bisa dirasakan ribuan pelaku usaha, petani, peternak, UMKM, dan tenaga kerja yang masuk dalam rantai pasok program.
Gapembi menilai moratorium juga berpotensi mengganggu iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap program yang diposisikan sebagai prioritas Presiden. Karena itu, mereka mendorong pemerintah mengedepankan penguatan tata kelola, bukan menghentikan dapur yang sudah berjalan.
Penguatan tata kelola dan sumber daya manusia
Selain soal moratorium, Gapembi mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan BGN. Mereka menilai penempatan personel perlu dilakukan berdasarkan kapasitas dan kompetensi dari tingkat pusat hingga daerah.
Organisasi itu juga mengusulkan pembentukan tim asistensi bersama antara BGN, pelaku usaha, dan akademisi. Tim tersebut diharapkan dapat menyusun standardisasi nasional pengelolaan dapur MBG yang adaptif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Alven menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan mitra. Menurut dia, MBG adalah investasi jangka panjang bangsa untuk menciptakan generasi sehat, kuat, dan berdaya saing.