Pemerintah menegaskan bahwa persoalan rumah layak huni di Jakarta belum selesai dan membutuhkan penanganan yang lebih serius. Di tengah backlog yang masih besar, pengecekan langsung atas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS menjadi langkah untuk memastikan bantuan renovasi benar-benar menyasar warga yang berhak.
Karena itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turun ke Matraman, Jakarta Timur. Kehadiran mereka juga didampingi Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti untuk memeriksa penataan hunian di wilayah padat penduduk.
Penerima dinilai dari kondisi rumah dan pendapatan
Di lokasi, pengecekan dilakukan secara langsung terhadap kondisi bangunan dan penghuni rumah penerima bantuan. Pemerintah memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola BPS sebagai acuan utama untuk memastikan sasaran program tepat.
Melalui data itu, penerima BSPS diseleksi berdasarkan kelayakan fisik hunian dan tingkat pendapatan bulanan. Fokusnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memang membutuhkan peningkatan kualitas tempat tinggal.
Tito menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari pekerjaan besar pemerintah untuk menyelesaikan masalah perumahan di seluruh Indonesia. Ia menyebut tantangannya tidak ringan karena backlog rumah layak huni masih besar.
Jakarta masih menghadapi pekerjaan berat di sektor hunian
Pemerintah mengakui bahwa pemenuhan rumah layak huni di DKI Jakarta masih menghadapi kendala berat. Kepadatan penduduk membuat jumlah bangunan tidak layak di ibu kota tetap tinggi dan memerlukan penanganan yang lebih serius.
Situasi itu membuat target penerima manfaat BSPS pada periode tahun ini dinaikkan cukup signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Langkah tersebut dipakai untuk memperluas jangkauan bantuan di tengah kebutuhan perumahan yang masih besar.
Insentif lain disiapkan, daerah diminta ikut bergerak
Selain BSPS, pemerintah juga menjalankan skema lain untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Dua di antaranya adalah pembebasan biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Kebijakan itu dipakai untuk mempercepat akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak. Namun pemerintah pusat menilai langkah tersebut belum cukup jika tidak dibarengi keterlibatan aktif pemerintah daerah.
Tito meminta pemerintah daerah ikut menyediakan alokasi khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurutnya, dukungan daerah penting untuk mempercepat pengentasan permukiman kumuh di kota besar seperti Jakarta.
DKI diminta memperkuat anggaran perumahan
Sinergi antartingkat pemerintahan dinilai mendesak untuk diperkuat, terutama menjelang momentum hari jadi kota. Tito juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan program kerja agar kesenjangan pemenuhan kebutuhan papan bisa ditekan.
Ia menekankan harapan agar DKI turut mengalokasikan anggaran untuk perumahan. Bagi pemerintah pusat, kerja sama ini menjadi salah satu kunci untuk mempercepat perbaikan kualitas hunian warga di ibu kota.
Agenda peninjauan lapangan di Matraman juga dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto dan Camat Matraman Bambang Pangestu. Sejumlah pimpinan tinggi madya dan pratama dari kementerian terkait ikut mendampingi pemantauan program tersebut.