Gagasan Dedi Mulyadi tentang jalan berbayar langsung menempatkan biaya penggunaan jalan di pusat pembahasan. Dalam skema itu, beban tidak lagi dipatok lewat pajak kendaraan bermotor yang dibayar rutin setiap tahun, melainkan muncul saat jalan benar-benar dipakai.
Inti idenya sederhana: siapa yang memakai jalan, dialah yang membayar. Dedi menilai pola seperti itu lebih terasa adil karena besaran biaya lebih dekat dengan pemakaian fasilitas publik, bukan sekadar kepemilikan kendaraan.
Usulan tersebut juga membawa pertanyaan baru tentang siapa yang akan membayar lebih besar. Dalam konsep yang dia sampaikan, bobot kendaraan ikut dihitung sehingga kendaraan yang lebih berat akan dikenai tarif lebih tinggi karena dianggap memberi dampak lebih besar terhadap jalan.
Kesiapan Jalan Jadi Syarat Utama
Meski terdengar menarik, Dedi menegaskan sistem itu tidak bisa langsung dijalankan. Ia menyebut Jawa Barat harus lebih dulu memiliki jalan yang mulus dan terawat sebelum skema jalan berbayar diterapkan.
Menurut dia, kondisi fisik jalan saja belum cukup. Drainase yang baik dan penerangan jalan yang memadai juga perlu tersedia agar penggunaan jalan benar-benar aman dan tertata.
Di sisi lain, perangkat pengawasan ikut masuk dalam syarat yang dia soroti. CCTV dinilai perlu hadir sebagai bagian dari sistem pendukung yang membantu keamanan pengguna jalan.
Layanan Darurat Harus Siap di Titik Tertentu
Dedi juga menekankan pentingnya pos layanan darurat di beberapa titik jalan. Fasilitas itu disebut harus dilengkapi ambulans, mobil derek, pemadam kebakaran, serta tenaga medis.
Keberadaan layanan tersebut menjadi bagian dari standar yang harus dipenuhi sebelum sistem jalan berbayar bisa berjalan. Dengan begitu, gagasan ini tidak hanya bicara soal pungutan, tetapi juga kesiapan layanan ketika jalan digunakan.
Karena itu, usulan tersebut masih berada pada tahap wacana yang bergantung pada kesiapan infrastruktur dan dukungan lapangan. Perdebatan yang muncul pun tidak hanya soal tarif, tetapi juga soal apakah fasilitas jalan di daerah sudah siap untuk model pembiayaan seperti itu.
Pada saat yang sama, gagasan ini membuka pembicaraan baru tentang hubungan antara biaya dan penggunaan jalan. Dedi memposisikan sistem tersebut sebagai cara yang lebih proporsional, namun penerapannya tetap menuntut banyak prasyarat teknis sebelum bisa benar-benar dipakai di Jawa Barat.
Source: bogor-today.com