Monarki Jepang kini berada di titik rawan karena hanya tersisa tiga ahli waris pria yang sah untuk melanjutkan takhta. Dua di antaranya sudah berusia lanjut, sementara satu lainnya masih berusia 19 tahun, sehingga persoalan suksesi semakin sulit diabaikan.
Di tengah kondisi itu, perdebatan tentang kemungkinan kaisar perempuan kembali menguat. Sejumlah kalangan menilai pembatasan hanya kepada laki-laki membuat masa depan kekaisaran semakin sempit, sedangkan kubu konservatif tetap mempertahankan garis patrilineal tradisional.
Jumlah ahli waris yang makin terbatas
Laporan dari www.suara.com menyebut dua dari tiga penerus sah tersebut sudah berada di atas usia 60 tahun. Pemerintah bahkan mengusulkan pemulihan status cabang keluarga kerajaan lama untuk menambah kandidat pria, tetapi rencana itu masih menunggu persetujuan parlemen.
| Ahli Waris Sah | Usia | Keterangan |
|---|---|---|
| Paman kaisar | 90 tahun | Salah satu dari tiga penerus yang tersisa |
| Adik kaisar | 60 tahun | Termasuk dalam garis suksesi yang masih sah |
| Keponakan kaisar | 19 tahun | Penerus termuda yang tersisa |
Usulan pemerintah itu memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, politisi oposisi, dan masyarakat luas. Sebab, solusi tersebut dinilai belum menjawab persoalan utama, yakni menipisnya penerus sah dari dalam keluarga kekaisaran sendiri.
Desakan membuka jalan bagi perempuan
Profesor Makoto Okawa, pakar garis keturunan kekaisaran dari Universitas Chuo di Tokyo, menilai tidak ada dasar rasional untuk menolak perempuan menjadi kaisar. Ia juga menyebut pengecualian terhadap perempuan sebagai bentuk misogini.
“Sulit untuk menemukan dasar rasional apa pun menolak mengizinkan seorang wanita menjadi kaisar,” kata Okawa, dikutip dari CNN Internasional, Selasa (14/7/2026).
Okawa menambahkan bahwa konstitusi Jepang tidak melarang perempuan memimpin takhta. Dalam pandangannya, sejarah Jepang juga menunjukkan bahwa perempuan pernah memegang posisi tertinggi dalam monarki.
“Ide untuk mengecualikan perempuan terlebih dahulu sebagai orang yang tidak mampu menjadi kaisar harus dipahami secara jelas sebagai misogini,” kata Okawa.
Sejarah Jepang mencatat pernah ada delapan maharani sebelum hukum Meiji tahun 1889 melarangnya. Di sisi lain, jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat kini terbuka terhadap kehadiran kaisar perempuan.
Penolakan keras dari kubu konservatif
Meski tekanan untuk membuka aturan suksesi terus menguat, Perdana Menteri Sanae Takaichi bersama Partai Demokrat Liberal tetap mempertahankan garis keturunan pria. Dalam debat parlemen terbaru, Takaichi menegaskan bahwa rancangan undang-undang baru tidak memberi ruang bagi para putri.
“Sesuai untuk membatasi kelayakan hanya pada keturunan laki-laki dari garis keturunan kekaisaran,” kata PM Sanae Takaichi.
Kubu konservatif menilai perubahan aturan justru bisa mengganggu stabilitas negara. Tsuneyasu Takeda, keturunan dari bekas cabang kekaisaran, mengatakan bahwa mempertahankan garis patrilineal tradisional adalah hal yang penting.
“Orang-orang yang mendukung hasil tersebut mungkin tidak melihatnya sebagai masalah, tetapi bagi seseorang seperti saya yang percaya kita harus mempertahankan garis patrilineal tradisional, ini dilihat sebagai risiko yang nyata,” kata Tsuneyasu Takeda.
Takeda juga mengingatkan bahwa legitimasi kaisar bisa terguncang jika sebagian masyarakat menolak mengakui monarki. Menurut dia, keputusan yang hanya didukung mayoritas tipis tidak otomatis membuat takhta dihormati.
“Bahkan jika keputusan dicapai dengan mayoritas tipis dalam pemungutan suara demokratis, jika sebagian penduduk menolak untuk mengakui kaisar, monarki tidak akan dihormati,” kata Takeda.
“Ini secara mendasar akan mengguncang fondasi Jepang.”
Akar krisis dari aturan pascaperang
Penyusutan anggota keluarga kekaisaran berawal dari amendemen Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran pada 1947. Kebijakan itu memangkas 11 cabang keluarga demi menghemat anggaran negara dan membuat jumlah anggota keluarga kerajaan turun drastis.
Aturan yang mewajibkan putri kekaisaran keluar dari kerajaan setelah menikah dengan rakyat biasa turut memperparah penyusutan tersebut. Akibatnya, jumlah anggota keluarga kerajaan menyusut dari 67 orang menjadi hanya 16 orang.
Di tengah pembatasan itu, Putri Aiko tetap menjadi sosok populer, tetapi terganjal aturan gender untuk memimpin. Masa depan monarki Jepang pun kini bergantung pada keputusan politik yang akan menentukan apakah tradisi lama tetap dipertahankan atau aturan suksesi dibuka lebih luas.
