Peta investasi SPKLU di Indonesia mulai bergeser seiring munculnya dukungan yang lebih nyata dari pemerintah daerah. Bagi pelaku usaha, sinyal kebijakan seperti pembebasan pajak daerah dan relaksasi ganjil genap membuat pasar kendaraan listrik terlihat lebih siap berkembang.
Ketua Umum Aspelusi sekaligus Managing Director Utomo Charge+, Anthony Utomo, menilai insentif semacam itu berdampak langsung pada minat pengguna EV. Saat pengguna bertambah, kebutuhan infrastruktur pengisian daya ikut naik dan peluang bisnis SPKLU menjadi lebih jelas.
Utilisasi jadi kunci bagi investor
Anthony menekankan bahwa tantangan membangun SPKLU tidak berhenti pada modal awal atau kesiapan teknologi. Menurut dia, investor juga sangat memperhatikan kepastian utilisasi, yaitu seberapa sering fasilitas itu akan dipakai ketika jumlah kendaraan listrik di jalan terus bertambah.
Karena itu, kebijakan daerah yang pro-EV dinilai punya peran besar di kota-kota dengan mobilitas tinggi. Ketika masyarakat lebih tertarik memakai kendaraan listrik, efek lanjutannya langsung terasa pada sektor pendukung seperti penyedia charging station.
Aspelusi melihat dorongan dari pemerintah daerah sebagai pemicu penting untuk memperkuat keyakinan swasta. “Ketika pemerintah daerah memberikan insentif nyata kepada pengguna kendaraan listrik, efek dominonya langsung terasa kepada industri pendukung, khususnya sektor SPKLU,” ujar Anthony.
SPKLU diposisikan sebagai infrastruktur utama
Bagi pelaku usaha, SPKLU kini tidak lagi dipandang sebagai proyek jangka pendek. Aspelusi menilai infrastruktur ini sudah masuk ke ranah transformasi energi dan mobilitas nasional, sehingga perlu dibangun secara masif dan merata.
Anthony juga menyamakan peran SPKLU dengan SPBU pada era kendaraan konvensional. Pandangan itu menegaskan bahwa pengisian daya akan menjadi fondasi penting bagi ekosistem transportasi listrik yang terus tumbuh.
Di saat yang sama, Aspelusi melihat skala investasi infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia akan semakin besar dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut membuat pengembangannya tidak mungkin hanya mengandalkan satu pihak.
Kolaborasi lintas sektor makin dibutuhkan
Aspelusi menilai pembangunan jaringan SPKLU harus melibatkan banyak aktor. Kolaborasi itu mencakup pemerintah, PLN, operator charging, pemilik lahan, pusat perbelanjaan, kawasan komersial, hingga pelaku logistik dan fleet.
Keterlibatan banyak pihak dianggap penting agar SPKLU cepat hadir di lokasi strategis. Semakin mudah akses pengisian daya, semakin kuat pula dukungan bagi adopsi kendaraan listrik di masyarakat.
Anthony juga menyoroti bahwa elektrifikasi kendaraan tidak lagi berhenti pada mobil pribadi. Arah perkembangan itu mulai meluas ke sektor komersial dan logistik, termasuk ride-hailing, kendaraan operasional perusahaan, sampai truk listrik.
“Indonesia sedang bergerak menuju era electric mobility economy,” kata Anthony. Ia menilai regulasi yang mendukung perlu dijaga konsistensinya agar investasi swasta masuk dengan keyakinan tinggi.
Dukungan daerah masih bisa diperluas
Selain insentif fiskal dan relaksasi aturan lalu lintas, Aspelusi berharap pemerintah daerah memperluas dukungan lewat kebijakan lain yang ramah bagi ekosistem EV. Kemudahan perizinan lokasi SPKLU disebut sebagai salah satu langkah yang dapat mempercepat perluasan jaringan pengisian daya.
Aspelusi juga mendorong integrasi SPKLU dengan kawasan publik dan transit agar akses pengguna semakin mudah. Pada saat yang sama, insentif terhadap pemakaian energi bersih dinilai dapat memperkuat arah pengembangan transportasi rendah emisi.
Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku SPKLU swasta di Indonesia, Aspelusi menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah. Fokus utamanya adalah mempercepat elektrifikasi transportasi nasional lewat infrastruktur charging station yang merata, andal, dan berkelanjutan.
Source: mediaindonesia.com