Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mengawasi 49 proyek strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk agenda 2026 dengan total investasi pembangunan daerah sebesar Rp 4,255 triliun. Pengawasan ini diarahkan agar proyek berjalan sesuai tujuan dan risiko penyimpangan bisa ditekan sejak tahap paling awal.
Fokus pengawasan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada 9–10 Juni 2026. Dalam forum itu, KPK dan Pemprov DKI Jakarta memetakan risiko sekaligus menyusun langkah mitigasi untuk menjaga proyek prioritas tetap efektif.
Pengawasan dimulai dari perencanaan
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh menunggu masalah muncul di tengah pelaksanaan. Ia menyebut kualitas proyek tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang disiapkan.
“Karena itu, anggaran yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan riil warga dan menghasilkan manfaat yang terukur,” kata Bahtiar dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Menurut dia, risiko kecil yang luput dari perhatian dapat berkembang menjadi penyimpangan yang lebih besar. Karena itu, pengendalian perlu dilakukan sejak perencanaan agar potensi masalah bisa dicegah lebih awal.
Proyek tersebar di 10 perangkat daerah
Pemprov DKI Jakarta menetapkan 49 proyek strategis pada 2026 yang tersebar di 10 perangkat daerah. Program itu mencakup pembangunan jalan dan trotoar, fasilitas kesehatan, ruang terbuka hijau, pengelolaan sumber daya air, pendidikan, hingga perumahan rakyat.
Penyebaran proyek di banyak sektor membuat pengendalian harus dilakukan secara rapi. KPK menilai setiap tahapan perlu diawasi cermat agar hasil pembangunan benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
Koordinasi dengan Inspektorat diperkuat
Untuk menjaga pengawasan tetap efektif, KPK menyampaikan komitmen memperkuat koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Inspektorat. Kerja sama ini diarahkan agar mekanisme pengendalian risiko diterapkan secara konsisten di seluruh tahapan proyek.
Identifikasi masalah sejak tahap awal juga dipandang sebagai kunci untuk menjaga proyek tetap berada di jalur target. Dengan pemetaan risiko yang lebih dini, peluang persoalan di lapangan dapat ditekan sebelum memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
Dalam proyek strategis daerah, pengawasan ketat menjadi penting bukan hanya untuk menjaga akuntabilitas anggaran, tetapi juga memastikan pembangunan memberi manfaat nyata bagi warga Jakarta.
