Kementerian Perdagangan bergerak cepat setelah muncul keluhan Minyakita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Seluruh produk yang terlanjur sampai ke penerima bantuan kini ditarik dan diganti dengan minyak goreng bermutu.
Langkah ini menyasar ribuan penerima bantuan di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Pemerintah menegaskan distribusi tidak boleh meluas sebelum mutu produk benar-benar dipastikan.
Penanganan di lapangan diperketat
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyebut tindakan korektif sudah berjalan agar persoalan tidak merembet ke wilayah lain. Ia menjelaskan bahwa bantuan minyak goreng merek Minyakita yang terindikasi berbau solar diminta segera ditarik dari peredaran.
Produk yang sudah diterima warga juga diganti dengan minyak goreng yang dinilai bermutu dan berkualitas. Menurut Iqbal, pemerintah menuntut standar mutu yang ketat untuk komoditas yang disalurkan kepada masyarakat.
Pemeriksaan penyebab bau masih berjalan
Kemendag kini mengusut sumber bau solar yang dikeluhkan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang fatal dalam proses produksi maupun distribusi.
Produsen yang dikaitkan dalam penanganan kasus ini adalah PT Kusuma Mukti Remaja atau PT KMR. Jika pelanggaran terbukti, Kemendag menyatakan sanksi dan tindakan hukum akan dijatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bulog, Bareskrim, dan Badan POM ikut turun tangan
Penanganan kasus ini tidak hanya berada di jalur perdagangan. Kemendag menggandeng Bareskrim Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memperkuat pemeriksaan dari sisi hukum serta mutu produk.
Badan POM fokus pada pengujian laboratorium sampel, sedangkan Bareskrim memeriksa produsen atas dugaan pelanggaran mutu. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan penarikan barang dan penggantian bantuan pangan Minyakita juga dilakukan Perum Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah dan aparat penegak hukum setempat.
Fasilitas PT KMR ikut diperiksa
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meninjau langsung fasilitas pengolahan PT KMR. Pemeriksaan dilakukan pada bahan baku, proses produksi, pengepakan, hingga gudang penyimpanan untuk memastikan higienitas.
Bulog menegaskan tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Seluruh MinyaKita produksi PT KMR yang sudah terdistribusi juga diperintahkan untuk segera ditarik, lalu diuji di laboratorium agar penyebabnya bisa dipastikan secara ilmiah.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menekankan pengawasan distribusi harus tetap berada dalam koridor hukum agar bantuan pangan yang diterima warga aman dan sesuai standar.