Muatan berlebih di jalan provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan karena dampaknya dinilai langsung merusak infrastruktur yang dibangun dengan standar tertentu. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa jalan provinsi hanya dirancang menahan beban maksimal 8 ton, sementara di lapangan ada truk yang membawa muatan jauh melampaui kapasitas itu.
Dedi menyebut beban kendaraan yang melintas bahkan dapat mencapai 42 ton. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama jalan cepat rusak, termasuk ambles di sejumlah titik.
Sorotan itu disampaikan Dedi lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, saat ia menegur langsung para sopir truk. Dalam video tersebut, ia juga menanyakan berat muatan yang dibawa agar pengemudi dan pemilik kendaraan memahami risiko yang timbul dari pelanggaran itu.
Menurut Dedi, persoalan overload tidak bisa dipandang sebagai urusan lalu lintas biasa. Ia menilai masalah ini sudah menyentuh keselamatan pengguna jalan sekaligus ketahanan aset publik yang dibangun dengan biaya dan perencanaan tidak sederhana.
Ia juga menyinggung bahwa ketika jalan rusak akibat muatan berlebih, beban perbaikannya pada akhirnya kembali ditanggung masyarakat. Karena itu, ia menilai pelanggaran seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung di jalan provinsi.
Dalam penyampaiannya, Dedi mengutip firman Allah SWT, “Maka nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan?” Kutipan itu ia gunakan sebagai teguran moral kepada pihak yang dianggap mengabaikan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah.
Pesan tersebut tidak hanya diarahkan kepada sopir, tetapi juga kepada pemilik kendaraan dan pihak yang mengambil keputusan soal pengangkutan barang. Dedi menilai sikap serakah justru membuat jalan yang semestinya layak dipakai malah cepat rusak.
Ia meminta agar pengawasan dan penindakan tidak berhenti pada formalitas. Menurutnya, langkah yang sekadar prosedural tidak cukup untuk menghentikan pelanggaran yang terus berulang di lapangan.
Dedi juga menekankan perlunya evaluasi yang kualitatif dan mendalam terhadap persoalan kendaraan overload. Dalam gaya bahasa Sunda, ia menegaskan agar tindakan yang diambil benar-benar serius dan mampu menyelesaikan masalah, bukan sekadar formalitas.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmen untuk terus menindak tegas pelanggaran muatan. Langkah itu dianggap penting untuk menjaga keselamatan bersama sekaligus mempertahankan keawetan jalan provinsi yang menjadi aset publik.
Source: 86news.co