Mulai 1 April 2026, pembelian Pertalite untuk mobil pribadi dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Aturan ini berlaku nasional dan diawasi lewat sistem digital terintegrasi berbasis aplikasi MyPertamina.
Di lapangan, setiap transaksi di SPBU harus diverifikasi memakai QR Code yang terhubung langsung ke basis data kendaraan. Petugas SPBU juga wajib mencatat nomor polisi sebelum pengisian dilakukan, sehingga akses BBM subsidi tidak lagi semudah sebelumnya.
Pengawasan baru ini disiapkan untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran. Pemerintah melalui BPH Migas juga ingin menekan beban subsidi energi di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang ikut memengaruhi anggaran negara.
Tahap pengetatan berikutnya disebut akan mulai 1 Juni 2026. Pada fase ini, kendaraan pribadi roda empat dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc disebut akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat dibanding aturan volume harian yang sudah lebih dulu berlaku.
Sorotan utama kemudian mengarah ke sejumlah model populer yang banyak dipakai sebagai kendaraan harian. Dari Toyota, nama yang masuk perhatian adalah Avanza 1.5, Veloz, Rush, Innova bensin, dan Yaris.
Dari Mitsubishi Motors, Xpander, Xforce, dan Pajero Sport bensin juga disebut berpotensi terdampak. Sementara dari Honda, HR-V, BR-V, City Hatchback, hingga Civic masuk kategori yang harus mengikuti verifikasi lebih ketat.
Kondisi itu membuat pemilik mobil keluarga dan low SUV perlu mencermati aturan baru dengan lebih serius. Banyak model di kelompok tersebut selama ini dikenal luas di pasar Indonesia dan kerap digunakan sebagai kendaraan pribadi harian.
Jika sistem mendeteksi kuota harian sudah habis, dispenser akan otomatis menghentikan transaksi BBM subsidi. Setelah itu, pengisian hanya bisa dilakukan dengan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Di sisi lain, kendaraan kategori LCGC dan mobil bermesin kecil masih berpeluang tetap memperoleh akses Pertalite. Toyota Calya, Daihatsu Sigra, Honda Brio Satya, serta city car bermesin kecil disebut sebagai contoh yang masih berada dalam skema tersebut.
Pembedaan ini menunjukkan arah kebijakan yang makin fokus pada segmentasi kendaraan. Mobil dengan kapasitas mesin lebih kecil dinilai masih memiliki peluang lebih besar untuk tetap masuk distribusi subsidi, sementara mobil pribadi non-LCGC dengan mesin lebih besar berpotensi lebih sering beralih ke BBM nonsubsidi.
Pengawasan di SPBU juga melibatkan Pertamina, BPH Migas, dan aparat kepolisian. Tujuannya menjaga distribusi agar sesuai aturan sekaligus menekan peluang manipulasi saat transaksi berlangsung.
SPBU yang terbukti melayani kendaraan tidak berhak atau memanipulasi sistem barcode terancam sanksi administratif berat. Sanksinya dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara pasokan BBM subsidi, hingga pencabutan izin operasional.
Risiko juga berlaku bagi konsumen yang menyalahgunakan akses subsidi. Penggunaan barcode milik kendaraan lain atau pemalsuan data dapat berujung pada pemblokiran akses subsidi hingga sanksi pidana sesuai ketentuan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Karena itu, pemilik kendaraan disarankan memastikan data kendaraannya di aplikasi MyPertamina sudah valid. Pemantauan informasi resmi juga penting agar pengguna memahami perbedaan antara pembatasan volume harian yang sudah dijadwalkan dan pembatasan lanjutan yang masih menunggu arahan teknis penuh.