Kementerian Sosial menyiapkan dua jalur pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar penyaluran bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran. Jalur formal dilakukan melalui laporan ke RT dan RW, sedangkan jalur partisipatif bisa ditempuh lewat aplikasi Cek Bansos atau Command Center.
Seluruh data yang masuk dari dua jalur itu tetap akan diverifikasi oleh BPS setiap tiga bulan. Skema ini dibuat agar perubahan kondisi sosial ekonomi warga bisa cepat tercermin dalam sistem, sehingga data yang dipakai pemerintah tetap sesuai dengan keadaan di lapangan.
Dorongan untuk mempercepat pembaruan data ini kembali ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat berada di Gedung Semergou, Bandar Lampung. Ia menilai kunci penyaluran bansos bukan hanya soal besaran bantuan, melainkan juga ketepatan data yang menjadi dasar penentuan penerima.
Data yang bersih menentukan arah bantuan
Gus Ipul menilai pemerintah perlu memiliki basis data yang rapi agar bisa membedakan warga yang masih layak menerima bantuan dengan mereka yang kondisinya sudah berubah. Menurutnya, tanpa data yang akurat, bantuan sosial berisiko tidak sampai ke rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah telah menjalankan konsolidasi data secara intensif selama setahun terakhir. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengalihkan bantuan dari warga yang sudah tidak memenuhi kriteria kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Upaya tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan bansos tidak cukup hanya dengan memperbesar anggaran atau memperluas penyaluran. Kualitas data dasar tetap menjadi penentu apakah intervensi sosial berjalan efektif atau justru meleset dari sasaran.
Bukan kerja satu pihak
Dalam pembaruan DTSEN, Gus Ipul meminta keterlibatan banyak unsur di lapangan. Operator data desa, RT, RW, perangkat desa dan kelurahan, hingga pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan disebut memiliki peran penting dalam mencatat kondisi ekonomi warga.
Ia menegaskan bahwa validasi data tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Karena itu, penguatan sumber daya manusia untuk proses pembaruan data dinilai perlu terus dilakukan agar verifikasi berlangsung lebih akurat dan konsisten.
Pendekatan kolaboratif ini dianggap penting karena kondisi warga dapat berubah dengan cepat. Jika pemutakhiran berjalan lambat, data lama berpotensi memunculkan salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Bansos harus membantu warga naik kelas
Gus Ipul juga membawa pesan bahwa bansos tidak boleh berhenti sebagai bantuan konsumtif semata. Ia menilai ada dua arah besar yang harus berjalan bersama, yakni bantuan harus tepat sasaran dan pada saat yang sama mendorong penerima untuk bergerak menuju kemandirian ekonomi.
Pandangan itu menempatkan pembaruan data sebagai fondasi penting dalam perlindungan sosial. Dengan basis data yang lebih bersih, bantuan diharapkan tidak hanya tertib disalurkan, tetapi juga lebih relevan dengan kebutuhan nyata keluarga penerima.
Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin bansos memberi manfaat yang lebih luas. Bukan hanya menjaga daya tahan rumah tangga, tetapi juga membantu membuka ruang agar penerima tidak terus bergantung pada bantuan.
Daerah diminta ikut memperkuat basis data
Respons dari daerah juga mengemuka dalam kegiatan di Bandar Lampung itu. Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amrullah, menyatakan masukan dari Menteri Sosial akan menjadi catatan untuk memperbaiki persoalan data di daerahnya.
Keterlibatan pemerintah daerah dianggap penting karena basis data yang kuat justru banyak ditentukan oleh ketelitian di tingkat lokal. Sinkronisasi antara pusat dan daerah menjadi syarat agar program perlindungan sosial bisa berjalan efektif dan tidak keluar dari target.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran OPD, camat, lurah, dan ratusan operator kelurahan setempat. Dalam kesempatan yang sama, tampil pula siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 yang memperlihatkan kemampuan bahasa asing serta metode belajar interaktif, sebagai bagian dari rangkaian yang menyoroti penguatan sumber daya manusia sejak dini.