Pemerintah Iran kini memberi sinyal bahwa ruang untuk kompromi dengan Amerika Serikat semakin menyempit. Di tengah ketegangan yang terus membesar, sejumlah pejabat di Tehran menegaskan bahwa pembicaraan nuklir tidak akan bergerak jauh jika tekanan dari Washington dan Israel tetap menjadi dasar pendekatan.
Sikap keras itu muncul saat kemungkinan perundingan lanjutan masih belum jelas. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi diketahui bergerak dari Islamabad menuju Oman lalu Rusia setelah bertemu pejabat senior Pakistan, sambil menyampaikan bahwa masih perlu dilihat apakah Amerika Serikat benar-benar serius menempuh jalur diplomasi.
Pesan seragam dari Tehran
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Iran dan media resminya berusaha menampilkan satu suara di hadapan publik. Pesan yang disebarkan menekankan bahwa tidak ada ruang bagi konsesi kepada Presiden AS Donald Trump, meski tekanan eksternal dan dinamika internal sama-sama meningkat.
Langkah itu diperkuat lewat pernyataan dari berbagai institusi militer, keamanan, yudisial, dan pemerintahan yang isinya hampir seragam. Media negara ikut menyebarkan narasi tersebut dengan grafis dan format yang mirip, sehingga kesan persatuan di tubuh Republik Islam ditonjolkan secara terbuka.
Di saat yang sama, otoritas Iran mengklaim lebih dari 30 juta orang telah mendaftar dalam kampanye negara untuk menyatakan kesiapan berkorban. Namun, klaim tersebut tidak disertai bukti pendukung yang dapat diverifikasi dari sumber yang sama.
Respons terhadap tekanan Washington
Nada keras Tehran juga menguat setelah Donald Trump membatalkan perjalanan utusan Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan. Trump kemudian mengatakan Washington memegang semua kartu, sekaligus kembali menyinggung dugaan perpecahan di antara elite Iran.
Melalui unggahan daring, Trump menulis, “If they want to talk, all they have to do is call!!!”, sambil menekan Iran agar menghubungi lebih dulu. Pernyataan itu menambah kesan bahwa jalur komunikasi kedua pihak masih tersendat dan belum mengarah pada penjadwalan pembicaraan yang pasti.
Selat Hormuz tetap jadi titik rawan
Di tengah tekanan politik, Korps Garda Revolusi Islam juga mengirim pesan keras terkait jalur air strategis di selatan Iran. Khatam al-Anbiya Central Headquarters menyatakan angkatan bersenjata akan membalas jika Amerika Serikat terus melakukan “blockade, banditry and piracy” di perairan tersebut.
Mereka juga mengatakan siap memantau pergerakan lawan dan menjaga kendali atas Selat Hormuz. Pada hari yang sama, IRGC membawa seorang presenter televisi negara ke lokasi dua kapal yang disita beberapa hari sebelumnya di selat itu, sebagai unjuk kendali atas jalur yang sangat sensitif tersebut.
Batas negosiasi nuklir makin diperdebatkan
Di sisi lain, sejumlah media yang berafiliasi dengan IRGC seperti Tasnim dan Fars menolak kemungkinan dialog nuklir dengan Amerika Serikat. Tasnim menyebut pembicaraan dengan Washington hanya terkait penghentian perang dan menilai isu nuklir tidak masuk dalam pembahasan.
Pandangan serupa datang dari Ali Khezrian, wakil Tehran di parlemen yang didominasi kalangan hardline. Ia mengatakan Supreme Leader menentang perpanjangan negosiasi di bawah ancaman dari Amerika Serikat dan Israel.
Mahmoud Nabavian, anggota parlemen garis keras yang ikut dalam delegasi Iran pada putaran pembicaraan pertama, juga menilai memasukkan isu nuklir sebagai kesalahan strategis. Ia bahkan menolak anggapan bahwa perundingan lanjutan masih menguntungkan Iran, seraya menyinggung penjualan minyak yang menurutnya memberi pemerintah posisi kuat.
Tekanan dari dalam negeri ikut membesar
Sementara kubu keras menutup pintu kompromi, pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian menunjukkan kekhawatiran atas dampak serangan terhadap infrastruktur sipil. Fokus utama berada pada pembangkit listrik, yang terdampak dalam situasi blokade dan serangan lanjutan.
Pezeshkian mengatakan pemerintah meminta warga mengurangi konsumsi energi karena fasilitas penting ikut terdampak dan blokade membuat publik tidak puas. Kepala Tavanir, Mohammad Allahdad, juga menyatakan perusahaan negara itu akan memberi imbalan kepada warga yang melaporkan pencurian dan penggunaan listrik ilegal.
Wakil Presiden Pertama Mohammadreza Aref menegaskan Iran akan dibangun kembali melalui persatuan setelah serangan sebelumnya menghantam fasilitas minyak, gas, petrokimia, aluminium, energi, bandara, pelabuhan laut, jembatan, dan jaringan kereta. Di tengah kondisi itu, pemerintah juga membuka kembali Bandara Imam Khomeini di Tehran untuk penerbangan internasional terbatas, termasuk bagi jamaah haji menuju Arab Saudi.
Rangkaian pernyataan keras, penolakan atas kompromi nuklir, dan penekanan pada persatuan internal memperlihatkan Tehran belum mengendurkan posisinya. Selama negosiasi berikutnya masih menggantung, relasi Iran dan Amerika Serikat tetap akan ditentukan oleh seberapa jauh kedua pihak mau keluar dari sikap keras yang saat ini masih mereka pegang.