Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi pada triwulan III 2026. Keputusan ini diambil meski sejumlah indikator ekonomi yang menjadi dasar evaluasi sebenarnya mengarah pada penyesuaian naik.
Langkah tersebut menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat masih menjadi pertimbangan utama. Di tengah ketidakpastian global, tarif listrik dipertahankan agar rumah tangga maupun pelaku usaha tetap memiliki kepastian biaya.
Indikator Ekonomi Sebenarnya Mengarah Naik
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menjelaskan bahwa mekanisme penyesuaian tarif listrik memang memberi sinyal kenaikan pada periode Juli hingga September. Namun, pemerintah memilih menahan tarif untuk menjaga kondisi ekonomi tetap terkendali.
| Indikator | Periode Data | Nilai |
|---|---|---|
| Nilai tukar rupiah | Februari-April 2026 | Rp 16.959,32 per dolar AS |
| Harga ICP | Februari-April 2026 | US$ 96,12 per barel |
| Inflasi | Februari-April 2026 | 0,21% |
| Harga batu bara acuan | Februari-April 2026 | US$ 70 per ton |
“Apabila mengacu pada mekanisme penyesuaian tarif yang berlaku, perubahan berbagai indikator tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik. Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif karena menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi prioritas utama,” ujar Qodari dalam keterangannya dikutip www.beritasatu.com, Kamis (9/7/2026).
Qodari menambahkan bahwa tarif yang tetap memberi ketenangan bagi masyarakat. Menurut dia, kepastian biaya listrik penting agar rumah tangga tidak menghadapi tambahan beban di saat ekonomi masih bergejolak.
Subsidi Tetap Berlaku untuk 24 Golongan
Penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024. Aturan itu mewajibkan evaluasi tarif setiap tiga bulan berdasarkan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, dan harga batu bara acuan.
Berdasarkan data Kementerian ESDM untuk Februari hingga April 2026, kondisi seharusnya mendorong penyesuaian naik. Meski begitu, pemerintah tetap memilih mempertahankan tarif agar stabilitas ekonomi nasional tidak terganggu.
Kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi. Subsidi listrik tetap diberikan kepada pelanggan sosial, rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku usaha kecil, industri kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Di sisi lain, keputusan mempertahankan tarif memberi ruang bagi dunia usaha untuk menyusun rencana produksi dan investasi dengan lebih pasti. Biaya energi yang tidak berubah dinilai membantu pelaku usaha menjaga kelancaran aktivitas bisnis.
“Keputusan ini juga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dengan tarif listrik yang tetap, pelaku usaha dapat lebih tenang dalam merencanakan kegiatan produksi dan investasi, sehingga aktivitas ekonomi dapat terus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik. Fokus kebijakan tetap pada upaya menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, memberi kepastian bagi dunia usaha, dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat serta berkelanjutan.
