Menjelang penerapan Indonesia Zero Over Dimension Over Load atau ODOL pada 2027, pemerintah mulai menaruh perhatian lebih besar pada dua hal sekaligus, yakni pemahaman pelaku usaha dan kesiapan penindakan. Kementerian Perhubungan kini mematangkan kebijakan tersebut sambil menyiapkan sosialisasi dan penegakan hukum bagi pelanggar.
Langkah itu membuat sektor logistik dan angkutan barang kembali menjadi sorotan. Pemerintah ingin transisi menuju aturan baru tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi juga dipahami oleh pihak yang paling terdampak di lapangan.
Sosialisasi diarahkan ke pelaku yang paling terdampak
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memperluas sosialisasi kepada operator logistik dan asosiasi pengemudi truk. Kelompok ini dipandang paling dekat dengan aktivitas distribusi barang yang akan terkena dampak langsung dari penerapan Zero ODOL.
Pendekatan tersebut dipilih agar proses penyesuaian berjalan lebih tertib. Pemerintah menilai pemahaman sejak awal penting supaya kebijakan yang akan berlaku penuh pada 2027 tidak menimbulkan kebingungan saat dijalankan.
Penegakan hukum ikut dipersiapkan
Di saat yang sama, pembahasan mengenai penegakan hukum juga ikut dimatangkan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan imbauan, tetapi juga menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih tegas bagi pelanggar.
Arah ini menunjukkan bahwa Zero ODOL diposisikan sebagai kebijakan yang akan dijalankan secara lebih konkret, bukan sekadar wacana. Dengan begitu, penerapan pada 2027 diharapkan sudah memiliki landasan pengawasan yang jelas.
Tata kelola angkutan barang ikut masuk sorotan
Zero ODOL menjadi agenda besar karena berkaitan langsung dengan keselamatan, kepatuhan, dan tata kelola angkutan barang. Karena itu, pemerintah masih berada dalam fase persiapan untuk memastikan kebijakan tersebut lebih siap diterima oleh pelaku usaha maupun pengemudi.
Penataan ini juga menegaskan bahwa perubahan yang disiapkan bukan hanya soal aturan teknis. Pemerintah tengah membangun kesiapan dari sisi pemahaman lapangan sekaligus sisi penindakan agar kebijakan dapat berjalan lebih menyeluruh.
2027 jadi titik penting penerapan
Target 2027 kini menjadi penanda penting dalam perjalanan kebijakan ini. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong sosialisasi agar seluruh pihak memahami arah kebijakan sebelum aturan berjalan penuh.
Di sisi lain, pembahasan sanksi dan pengawasan menunjukkan bahwa penerapan Zero ODOL disiapkan dengan lebih serius. Kombinasi edukasi dan penegakan hukum itu memperlihatkan bahwa pemerintah sedang membangun fondasi untuk penataan angkutan barang nasional yang lebih tertib.
Source: jateng.antaranews.com
