PGRI Provinsi Jawa Tengah menargetkan pemerataan pelatihan guru ke seluruh daerah lewat rangkaian program yang disiapkan dalam Konferensi Kerja II di Balairung UPGRIS. Fokus utamanya bukan hanya menambah jumlah kegiatan, tetapi memastikan peningkatan kompetensi benar-benar menjangkau guru di kabupaten dan kota secara lebih luas.
Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi, menegaskan bahwa penguatan kualitas guru harus punya dampak langsung di ruang kelas. Karena itu, pelatihan yang dirancang tidak boleh berhenti sebagai agenda organisasi, melainkan harus relevan dengan kebutuhan pembelajaran yang dihadapi guru setiap hari.
Pelatihan diarahkan agar lebih praktis
Dalam forum tersebut, PGRI Jateng memaparkan bahwa sejumlah pelatihan sudah berjalan dan akan terus diperluas. Polanya dibuat fleksibel melalui format luring maupun daring agar lebih banyak guru bisa ikut tanpa terbatas jarak dan kondisi wilayah.
Materi yang disiapkan juga tidak hanya menyentuh teknik mengajar. Organisasi ini ikut menyorot pengelolaan kinerja guru, penerapan tujuh kebiasaan Indonesia hebat, pendekatan deep learning, serta strategi pembelajaran inovatif dan reflektif.
Susunan materi itu menunjukkan bahwa PGRI Jateng ingin pelatihan memberi bekal yang bisa dipakai langsung di kelas. Dengan begitu, guru tidak hanya menerima teori, tetapi juga mendapat daya dukung untuk menghadapi perubahan kebutuhan belajar.
Daerah diminta ikut aktif
PGRI Jateng menilai pemerataan akses pelatihan tidak bisa berjalan jika hanya bergantung pada kegiatan di tingkat provinsi. Karena itu, kabupaten dan kota didorong agar terlibat lebih aktif dalam penyelenggaraan program pengembangan guru.
Sinergi dengan dinas pendidikan setempat menjadi salah satu jalur yang ditempuh. Cara ini dipandang penting karena kondisi dan kebutuhan pengembangan guru di tiap daerah tidak selalu sama, sehingga pola pelatihan perlu menyesuaikan situasi lapangan.
Muhdi menilai kerja bersama antarwilayah menjadi jalan yang paling efektif agar pelatihan lebih mudah dijangkau. Ia juga menekankan bahwa manfaat program akan terasa lebih cepat jika daerah bukan hanya menjadi peserta, tetapi juga ikut dalam pelaksanaan dan tindak lanjutnya.
Hasil konferensi nasional mulai diturunkan
Konferensi Kerja II itu juga berfungsi sebagai ruang untuk meneruskan hasil konferensi kerja nasional ke tingkat daerah. Keputusan yang sudah disepakati akan segera dijalankan mulai pekan depan, sehingga pembahasan organisasi bisa masuk ke tahap pelaksanaan.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa forum PGRI Jateng tidak dimaksudkan sekadar menghasilkan catatan rapat. Arah yang diambil lebih menekankan tindakan nyata agar program kerja tidak berhenti di atas kertas.
Dengan mekanisme itu, hasil pembahasan bisa bergerak menjadi agenda yang dijalankan di lapangan dan diteruskan ke jaringan daerah. Pendekatan ini dianggap penting karena kebutuhan guru terus berkembang dan menuntut respons yang cepat dari organisasi profesi.
Kesejahteraan guru ikut disorot
Di sisi lain, PGRI Jateng tetap memberi perhatian pada persoalan kesejahteraan guru. Salah satu isu yang ikut disorot adalah kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2025.
PGRI memandang skema paruh waktu sebagai solusi sementara sampai terbit SK bagi tenaga pendidik. Namun, persoalan pengupahan masih dianggap berat karena sangat bergantung pada kemampuan masing-masing daerah.
Karena itu, organisasi ini berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru. Dorongan peningkatan kompetensi dinilai akan lebih kuat hasilnya jika berjalan seiring dengan perlindungan kesejahteraan yang memadai.
Di tengah perubahan kebijakan pendidikan dan semakin kompleksnya kebutuhan pembelajaran, PGRI Jateng menempatkan pelatihan guru, pemerataan akses antarwilayah, dan perhatian pada kesejahteraan sebagai rangkaian agenda yang saling terkait.
Source: www.suaramerdeka.com