Program Kecamatan Berdaya di Kabupaten Pekalongan mulai bergerak lebih konkret setelah empat kecamatan ditetapkan masuk tahap pilot project. Empat wilayah yang sudah memenuhi indikator awal itu adalah Talun, Sragi, Kedungwuni, dan Tirto.
Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan perkembangan tersebut seusai mengikuti rapat koordinasi Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Dalam forum yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen itu, pemerintah daerah membahas penguatan peran kecamatan sebagai pusat layanan publik yang lebih dekat dengan warga.
Peran kecamatan diperkuat
Sukirman menilai Kecamatan Berdaya bukan sekadar program administrasi, melainkan upaya mempertegas fungsi kecamatan sebagai simpul pelayanan di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Ia menekankan bahwa kecamatan perlu lebih hadir untuk menjawab kebutuhan warga secara cepat dan terkoordinasi.
Program ini juga diarahkan untuk memberi perlindungan yang lebih kuat kepada kelompok rentan. Kelompok yang dimaksud meliputi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Empat kecamatan lebih dulu lolos indikator
Masuknya Talun, Sragi, Kedungwuni, dan Tirto ke tahap pilot project didasarkan pada sejumlah indikator yang telah dipenuhi. Keempat wilayah tersebut dinilai sudah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam program Kecamatan Berdaya sehingga layak dijadikan contoh awal pelaksanaan.
Indikator utama yang disebutkan dalam program ini meliputi:
- Perlindungan terhadap perempuan dan anak
- Perlindungan bagi lansia dan penyandang disabilitas
- Keberadaan Taruna Karya Mandiri
- Tersedianya Spot Center
Keempat indikator itu menunjukkan bahwa kecamatan diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten mendorong agar kecamatan juga menjadi pusat pemberdayaan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan warga.
Kecamatan sebagai ujung koordinasi layanan
Dalam pandangan Sukirman, posisi camat menjadi sangat penting karena berada di garis depan koordinasi dengan masyarakat. Dari titik itu, berbagai persoalan sosial dan layanan dasar dapat ditangani lebih cepat tanpa harus selalu menunggu penanganan di tingkat yang lebih tinggi.
Ia juga menyampaikan bahwa pesan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Pola tersebut dinilai diperlukan agar layanan publik di kecamatan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan terhubung dengan kebutuhan lapangan.
Kaitannya dengan kondisi sosial di Pekalongan
Perhatian terhadap perempuan dan anak disebut relevan bagi Kabupaten Pekalongan, terutama di tengah tren penurunan angka stunting yang sedang terjadi. Dalam konteks ini, Kecamatan Berdaya dipandang dapat membantu memperkuat deteksi dan penanganan persoalan sosial sejak dini.
Dengan peran yang lebih luas, kecamatan diharapkan dapat menjadi pintu awal penyelesaian berbagai kebutuhan warga. Pendekatan ini memberi ruang agar masalah yang muncul di masyarakat bisa ditangani lebih cepat di tingkat lokal.
Kecamatan lain menunggu giliran
Selain empat kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai pilot project, beberapa wilayah lain di Kabupaten Pekalongan masih menunggu proses lanjutan. Sukirman menyebut ada kecamatan yang tinggal menunggu Surat Keputusan untuk bergabung secara resmi dalam program tersebut.
Dua kecamatan yang disebut berpotensi menyusul adalah Paninggaran dan Wonopringgo.
Pemkab Pekalongan berharap perluasan program bisa segera berjalan karena sebagian fondasi pelaksanaannya sudah terbentuk di lapangan. Pada tahap berikutnya, pemerintah daerah akan mendorong kecamatan lain agar segera memenuhi indikator yang disyaratkan, sehingga manfaat Kecamatan Berdaya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas di Kabupaten Pekalongan.