Pelemahan rupiah hingga menembus Rp17.600 per dolar AS dinilai bukan sekadar gejala pasar valas yang sedang tertekan. Di balik angka itu, muncul kekhawatiran bahwa beban fiskal Indonesia justru bisa semakin berat jika masalah yang lebih mendasar tidak segera dibenahi.
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri, memandang kondisi ini sebagai tanda akumulasi persoalan struktural. Ia menilai tekanan datang serentak dari sisi moneter, fiskal, dan rendahnya kepercayaan terhadap Indonesia.
Tekanan rupiah bukan hanya urusan Bank Indonesia
Menurut Prof Didin, pelemahan rupiah tidak bisa dibebankan hanya kepada Bank Indonesia. Ia menekankan bahwa faktor domestik dan eksternal sama-sama bekerja, sehingga kurs melemah karena rangkaian masalah yang menumpuk, bukan satu penyebab tunggal.
Ia juga menyoroti situasi global yang ikut memperberat tekanan. Konflik geopolitik memicu krisis energi dan mendorong inflasi impor, sementara Indonesia tetap membutuhkan banyak barang dari luar negeri.
Kebutuhan impor itu bukan hanya energi. Sejumlah komoditas pangan seperti gandum, bawang putih, daging sapi, dan garam juga ikut menambah kerentanan saat nilai tukar rupiah melemah.
Kepercayaan pasar ikut tergerus
Di sisi lain, pasar keuangan yang rapuh membuat persepsi investor global ikut memburuk. Ketika kepercayaan terhadap pasar modal melemah, ruang untuk menilai stabilitas aset domestik juga ikut menyempit.
Prof Didin menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari menurunnya trust terhadap Indonesia. Bagi pasar, sinyal negatif dari dalam negeri dapat mempercepat kehati-hatian terhadap aset dan kebijakan ekonomi nasional.
Ia melihat tekanan kurs sebagai cerminan bahwa masalah kepercayaan sudah masuk ke ranah yang lebih luas. Karena itu, pelemahan rupiah dinilai berhubungan langsung dengan kualitas tata kelola ekonomi.
Fiskal disebut menjadi sumber tekanan serius
Di antara berbagai faktor tersebut, Prof Didin menempatkan persoalan fiskal sebagai salah satu sumber tekanan paling serius. Ia menyoroti kebocoran anggaran, inefisiensi belanja, dan korupsi yang masih membebani pengelolaan keuangan negara.
Masalah itu, menurut dia, juga berkaitan dengan penilaian lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P yang ikut menekan kepercayaan pasar. Saat penilaian terhadap Indonesia menurun, pasar menjadi semakin sensitif terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai tidak meyakinkan.
Ia juga mengaitkan tekanan rupiah dengan besarnya agenda belanja pemerintah. Beban pembiayaan yang meningkat dapat membuat kebutuhan utang baru ikut membesar.
Prof Didin memperkirakan skema anggaran yang ada berpotensi mendorong pembengkakan utang baru hingga Rp826 triliun pada 2026. Karena itu, ia menyebut kondisi saat ini sebagai puncak dari akumulasi tata kelola APBN dan moneter yang buruk.
Disiplin anggaran diminta diperketat
Untuk meredam tekanan lebih lanjut, Prof Didin meminta pemerintah memperketat disiplin fiskal dan menjaga kepercayaan pasar lewat tata kelola yang lebih kuat. Ia menegaskan defisit anggaran tidak boleh melewati 3 persen.
Ia juga meminta subsidi energi dievaluasi karena menyerap APBN dalam jumlah besar. Selain itu, praktik tata kelola anggaran dinilai perlu diperbaiki agar kepercayaan publik dapat pulih.
Pembiayaan negara, menurut dia, juga harus dijaga supaya tidak menambah tekanan baru pada fiskal. Jika tidak, pelemahan rupiah dikhawatirkan terus berlanjut karena akar persoalan struktural belum disentuh.
Sejumlah ekonom pada dasarnya melihat pemulihan kurs hanya bisa terjadi jika kebijakan moneter dijalankan hati-hati, disiplin anggaran ditegakkan, dan kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi nasional diperbaiki. Tanpa kombinasi itu, rupiah berisiko tetap berada di bawah tekanan dari dalam maupun luar negeri.
