Lebih dari 400 ribu warga Aceh kini masuk ke dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tambahan. Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian pemulihan pascabencana yang tidak hanya menitikberatkan pada bantuan darurat, tetapi juga pada perlindungan kesehatan bagi warga yang masih membutuhkan layanan dasar.
Kebijakan itu hadir di tengah penyaluran bantuan lanjutan yang digerakkan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Total bantuan yang disalurkan nilainya lebih dari Rp 1 triliun dan dijalankan bertahap untuk warga terdampak bencana di Sumatera.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran bantuan khusus dilakukan melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Sumatera. Ia menegaskan bahwa perlindungan sosial reguler tetap berjalan bersamaan dengan pemulihan kebencanaan.
Bantuan yang disiapkan Kemensos mencakup santunan bagi korban meninggal dan luka-luka. Selain itu, ada bantuan stimulan sosial ekonomi, isian rumah, serta jaminan hidup selama tiga bulan.
Penyaluran tahap kedua menyasar wilayah terdampak di beberapa provinsi. Distribusi logistik dan dana mengacu pada basis data kedinasan yang telah melalui proses rekonsiliasi agar bantuan lebih tepat sasaran.
Saifullah Yusuf menekankan bahwa penyaluran itu didasarkan pada data terverifikasi dari beberapa kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan cara ini, bantuan diarahkan ke wilayah yang benar-benar terdampak bencana.
Di Aceh, perluasan kepesertaan PBI tambahan dipandang penting karena pemulihan warga belum selesai. Pemerintah daerah juga ikut mengusulkan langkah tersebut supaya perlindungan sosial tidak berhenti pada bantuan tunai dan logistik.
Perluasan PBI-JK ini memberi ruang lebih besar bagi warga untuk tetap mengakses layanan kesehatan selama masa pemulihan. Skema tersebut sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial di tengah kebutuhan dasar yang belum pulih sepenuhnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan peta jalan pemulihan jangka panjang untuk Sumatera. Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa proses pemulihan dibagi ke dalam beberapa fase strategis.
Tahapan itu mencakup tanggap darurat, transisi, lalu pemulihan permanen melalui rehab-rekon. Dalam skema tersebut, Rencana Induk atau Renduk menjadi acuan utama untuk arah pembangunan kembali wilayah terdampak.
Untuk membiayai seluruh tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi fisik, pemerintah mengajukan kebutuhan biaya besar ke legislatif. Total usulan anggaran yang disetujui di tingkat pemerintah dan didukung Satgas DPR RI mencapai Rp100,166 triliun selama tiga tahun.
Rencana pembiayaan itu disusun secara multiyears dan disalurkan bertahap mulai tahun anggaran berjalan hingga dua tahun berikutnya. Pagu anggaran tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 38,9 triliun, lalu Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.
Dengan bantuan sosial dari Kemensos, perluasan jaminan kesehatan di Aceh, dan rencana rehabilitasi bernilai triliunan rupiah, pemulihan Sumatera kini bergerak dalam satu jalur kerja yang lebih terarah. Pemerintah menempatkan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi infrastruktur sebagai dua bagian yang saling menopang.