Kinerja Bank Indonesia pada 2025 menunjukkan lonjakan yang tidak biasa. Surplus setelah pajak mencapai Rp76,79 triliun, naik 247,9% dibanding Rp22,19 triliun pada tahun sebelumnya, dan penggerak terbesarnya datang dari pergerakan kurs valuta asing.
Di balik hasil itu, pendapatan kebijakan moneter menjadi tumpuan utama. Bank sentral mencatat pendapatan kebijakan moneter sebesar Rp102,59 triliun, dengan keuntungan selisih kurs transaksi valuta asing sebagai kontributor terbesar senilai Rp83,40 triliun.
Selain dari kurs, BI juga memperoleh pendapatan bunga Rp12,24 triliun. Pemasukan lain datang dari transaksi syariah sebesar Rp22,59 triliun dan transaksi aset keuangan Rp2,30 triliun.
Sumber pendapatan BI tidak hanya bertumpu pada kebijakan moneter. Pengelolaan sistem pembayaran menyumbang Rp4,24 triliun, sedangkan fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial mencatat Rp282,35 miliar.
Pendapatan naik, beban turun
Laporan keuangan BI memperlihatkan total penghasilan naik menjadi Rp253,48 triliun dari Rp228,67 triliun. Pada saat yang sama, total beban turun menjadi Rp155,35 triliun dari Rp161,35 triliun pada 2024.
Kombinasi kenaikan pendapatan dan penurunan beban mendorong surplus sebelum pajak naik menjadi Rp98,13 triliun dari Rp67,35 triliun. Setelah kewajiban pajak Rp21,94 triliun diperhitungkan, BI menutup tahun dengan surplus bersih Rp76,79 triliun.
Aset bank sentral ikut menebal
Di sisi neraca, total aset BI mencapai Rp4.597,60 triliun per 31 Desember 2025. Angka itu lebih tinggi dibanding Rp4.420,57 triliun pada akhir 2024.
Penyumbang utama aset tersebut adalah aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter senilai Rp4.141,64 triliun. Pos itu mencakup surat berharga dan tagihan dalam rupiah, surat berharga berbasis syariah, serta instrumen valuta asing yang digunakan dalam tugas bank sentral.
Posisi emas BI juga meningkat menjadi Rp198,35 triliun dari Rp106,55 triliun. Selain itu, hak tarik khusus atau Special Drawing Rights pada lembaga keuangan internasional tercatat Rp145,19 triliun.
Ekonomi domestik tetap memberi ruang
BI menilai kondisi perekonomian sepanjang 2025 relatif terjaga meski ketidakpastian global masih tinggi. Tekanan datang dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan tensi geopolitik internasional, namun pertumbuhan nasional tetap bergerak positif.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11%, lebih tinggi dari realisasi 2024 yang sebesar 5,03%. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor menjadi penopang utama laju pertumbuhan tersebut.
Inflasi juga masih berada dalam sasaran BI. Sepanjang 2025, inflasi Indeks Harga Konsumen tercatat 2,92% secara tahunan, didukung inflasi inti yang stabil dan koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah.
Rupiah, kredit, dan pembayaran digital tetap solid
Nilai tukar rupiah relatif terjaga di tengah tekanan pasar keuangan global. Pada akhir Desember 2025, rupiah berada di level Rp16.675 per dolar AS, didukung intervensi BI di pasar spot dan instrumen derivatif serta pasokan devisa dari eksportir.
Di sektor perbankan, kredit tumbuh 9,69% secara tahunan dan masih berada dalam kisaran target BI sebesar 8% sampai 11%. Kredit investasi melonjak 21,06%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,52% dan kredit konsumsi naik 6,58%.
Likuiditas perbankan juga tetap memadai. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL/DPK berada di level 28,57%, sementara dana pihak ketiga tumbuh 13,83% secara tahunan.
Kualitas aset perbankan masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah 2,05% secara bruto dan 0,79% secara neto. Di sisi lain, capital adequacy ratio perbankan berada di level 25,89%, menandakan modal masih kuat untuk menopang intermediasi.
Aktivitas pembayaran digital ikut menguatkan gambaran stabilitas sektor keuangan. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 49,76 miliar transaksi atau tumbuh 35,72% secara tahunan, terutama didorong penggunaan QRIS dan BI-FAST di masyarakat.
Atas laporan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberi opini wajar dalam semua hal yang material. BPK menilai laporan keuangan BI per 31 Desember 2025 telah menyajikan posisi keuangan dan surplus-defisit secara wajar sesuai Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.
Source: finansial.bisnis.com