Pemerintah menetapkan bunga pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui Pusat Investasi Pemerintah menjadi 8 persen. Penurunan dari tingkat sebelumnya yang mencapai 22,5 persen ini ditujukan untuk meringankan kebutuhan modal kerja ketika usaha kecil menghadapi tekanan biaya.
Kebijakan tersebut menjadi penting karena kenaikan harga bahan baku, pelemahan permintaan, dan gangguan distribusi dapat langsung mengganggu operasional usaha mikro. Pelaku usaha kecil juga kerap tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup saat muncul kebutuhan mendadak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai akses pembiayaan yang lebih terjangkau diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan di tingkat kegiatan usaha sehari-hari. Dampaknya dinilai harus terlihat pada warung, usaha pertanian, serta sumber pendapatan masyarakat di berbagai daerah.
“Ketika harga bahan baku naik, permintaan turun, distribusi terganggu atau ada kebutuhan mendadak, mereka tidak punya bantalan yang tebal,” ujar Purbaya. Pernyataan itu menyoroti posisi usaha mikro yang rentan terhadap perubahan biaya dan kondisi pasar.
Pembiayaan untuk memperkuat modal kerja
Penetapan bunga 8 persen diarahkan untuk memberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha mikro dalam mengelola modal kerja. Keringanan biaya pembiayaan diharapkan membantu usaha menghadapi perubahan harga bahan baku tanpa tekanan pinjaman yang terlalu besar.
Program pembiayaan ini dijalankan melalui PIP untuk memperluas kesempatan modal bagi kelompok usaha yang sulit menjangkau layanan perbankan. Akses keuangan formal masih menjadi tantangan bagi banyak pelaku usaha kecil di Indonesia.
| Indikator | Data | Keterangan |
|---|---|---|
| Jumlah pelaku UMKM | Sekitar 66,5 juta | Pelaku usaha di Indonesia |
| Kontribusi terhadap PDB | Lebih dari 60 persen | Sumbangan bagi ekonomi nasional |
| Penyerapan tenaga kerja | Hampir 117 juta orang | Tenaga kerja di sektor UMKM |
| Penyaluran pembiayaan PIP | Rp65 triliun | Sejak 2017 hingga Juni 2026 |
Peran besar UMKM dalam ekonomi
UMKM memiliki posisi penting karena jumlah pelakunya mencapai sekitar 66,5 juta. Lebih dari 67 persen dari jumlah tersebut merupakan usaha mikro yang menjadi fondasi aktivitas ekonomi di banyak wilayah.
Sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto nasional. UMKM juga menyerap hampir 117 juta tenaga kerja, sehingga gangguan terhadap usaha kecil dapat memengaruhi penghasilan masyarakat secara luas.
Besarnya kontribusi tersebut membuat penguatan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan satu unit usaha. Kelancaran modal kerja pada usaha kecil berhubungan dengan aktivitas perdagangan, produksi, dan penyerapan tenaga kerja di daerah.
Menurut laporan Viva.co.id, PIP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun sejak 2017 hingga Juni 2026. Dana itu telah menjangkau 14,9 juta pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi dan kondisi usaha
Purbaya mengaitkan penguatan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen. Angka itu disebut sebagai pertumbuhan tertinggi sejak 2014, namun manfaatnya dinilai perlu hadir dalam kondisi usaha masyarakat.
“Angka-angka itu penting, tetapi masyarakat tidak memikirkan statistik ekonomi, mereka tanyanya warung ramai enggak, hasil tani ada pasarnya enggak, penghasilan cukup atau enggak,” kata Purbaya. Karena itu, pembiayaan yang lebih ringan diposisikan sebagai salah satu instrumen agar pertumbuhan tidak berhenti pada indikator makro.
APBN 2026 disebut mendukung delapan agenda prioritas nasional, termasuk pemberdayaan UMKM. Penguatan pembiayaan melalui PIP menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan usaha bagi pelaku yang selama ini belum terjangkau modal perbankan.