Peluang atlet muaythai Kalimantan Selatan untuk tampil di ajang resmi, termasuk Kejurnas dan SEA Games, sangat bergantung pada pilihan organisasi yang mereka ikuti. Ketua Umum PBMI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, jalur pembinaan yang sah menjadi penentu apakah seorang atlet tetap punya akses ke pertandingan resmi atau justru terhenti di tengah jalan.
LaNyalla menyampaikan peringatan itu saat membuka Musyawarah Provinsi Luar Biasa Muaythai Indonesia Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Ia meminta atlet, wasit, dan pelatih tidak mudah terpengaruh ajakan pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama yang mencoba mengarahkan mereka menjauh dari kepengurusan yang diakui.
Menurut LaNyalla, PBMI yang sah berada di bawah kepemimpinannya dan telah mendapat pengakuan dari KONI Pusat, KOI, serta IFMA. Ia juga menyebut dukungan Menteri Pemuda dan Olahraga RI terhadap pembinaan muaythai di Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk mengikuti organisasi yang tidak memiliki legitimasi.
Ia menegaskan, IFMA hanya mengakui PBMI yang dipimpinnya. LaNyalla merujuk pada surat dari Presiden IFMA yang menyatakan kepengurusannya sebagai satu-satunya organisasi muaythai di Indonesia yang diakui federasi internasional tersebut.
Ancaman bagi atlet yang salah langkah
LaNyalla mengingatkan bahwa ada pihak-pihak yang mengaku sebagai pengurus PBMI dan mencoba mengajak atlet menolak organisasi yang sah. Menurut dia, langkah seperti itu justru bisa memutus pembinaan dan menutup peluang tampil di level resmi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Ia juga menyoroti penggunaan lambang dan nama organisasi tanpa hak. Selain mengganggu pembinaan olahraga, tindakan tersebut disebutnya juga melanggar hukum pidana.
Sebagai Ketua Umum PBMI masa bakti 2026-2030, LaNyalla mengatakan badan yudisial PBMI di pusat sudah bisa menjatuhkan sanksi kepada insan muaythai Indonesia. Sanksi terberat yang disebutkan adalah larangan mengikuti pertandingan resmi di dalam dan luar negeri.
Arah pembinaan menuju agenda besar
LaNyalla meminta atlet yang sempat terpengaruh pihak yang mengaku-ngaku PBMI untuk kembali ke organisasi yang sah. Ia mendorong mereka kembali ke pengprov serta pengkab atau pengkot masing-masing agar tetap masuk dalam jalur pembinaan resmi.
Ia menyebut sejumlah agenda yang sudah menunggu, mulai dari Kejurnas 2026, PON Beladiri 2026, Muaythai Championship di Malaysia, hingga persiapan menuju SEA Games 2027. Karena itu, ia menilai keputusan organisasi yang tepat menjadi syarat penting agar atlet tidak kehilangan kesempatan berkembang.
Konsolidasi di Kalimantan Selatan
Musyawarah Provinsi Luar Biasa MI Kalimantan Selatan di Banjarbaru diikuti 13 pemilik suara dari seluruh pengurus kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Forum itu kemudian memilih Ferina secara aklamasi sebagai Ketua Pengprov MI Kalimantan Selatan.
Ferina menyatakan siap menerima amanah tersebut dan akan segera melakukan konsolidasi organisasi. Ia juga menegaskan dukungan terhadap arah kebijakan PBMI yang menempatkan pembinaan insan muaythai dan integritas sebagai prioritas utama.
Menurut Ferina, tidak boleh ada kepentingan pribadi yang membonceng organisasi. Karena itu, seluruh pengurus provinsi serta kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan siap menandatangani pakta integritas yang dikeluarkan PBMI.
Musprovlub tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan Heru Susmianto serta Wakil Sekretaris KONI Provinsi Kalimantan Selatan Hesley Junianto. LaNyalla hadir sebagai Ketua Umum PBMI sekaligus Senator Republik Indonesia dan anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia.