Sulawesi Selatan mencatat 2.514 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga September 2026 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah itu menempatkan Sulsel pada urutan kesembilan provinsi dengan PHK terbanyak di Indonesia.
Namun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel menerima laporan berbeda dari 24 kabupaten dan kota. Data terbaru instansi tersebut mencatat 1.157 pekerja dilaporkan mengalami PHK.
Perbedaan angka ini menjadi perhatian karena data pemerintah pusat lebih dari dua kali lipat dibandingkan laporan daerah. Kepala Disnakertrans Sulsel Jayadi Nas menyebut pembaruan laporan dari berbagai pihak belum sepenuhnya seragam.
Data Pusat dan Daerah Berbeda
Jayadi mengatakan angka 1.157 pekerja merupakan laporan yang diterima langsung Disnakertrans dari perusahaan maupun pekerja. Ia menilai angka yang tercantum dalam data Kemenaker merupakan data lama.
“Sebenarnya itu data lama. Data terbaru yang saya terima dari teman-teman kabupaten/kota itu adalah 1.157. Itu yang melapor ke Disnaker,” kata Jayadi.
Secara nasional, Kemenaker mencatat 63.789 pekerja terkena PHK hingga September 2026. Jawa Barat berada di posisi tertinggi dengan 13.044 pekerja, disusul Banten 7.733 pekerja dan Jawa Timur 6.154 pekerja.
PHK Tidak Selalu Kehilangan Pekerjaan Permanen
Jayadi mengingatkan bahwa pencatatan PHK tidak selalu berarti pekerja kehilangan pekerjaan secara permanen. Kategori tersebut juga mencakup berakhirnya kontrak, pengunduran diri untuk pindah kerja, serta pekerja yang memasuki masa pensiun.
“Orang PHK itu jangan dianggap bahwa semua dikeluarkan dari perusahaan. Orang di-PHK juga itu ada karena kontraknya sudah berakhir,” jelasnya.
Meski demikian, pengurangan pekerja juga dapat terjadi saat aktivitas usaha perusahaan melemah. Jayadi menyebut kondisi perusahaan yang sedang sepi sebagai salah satu penyebabnya.
Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang PHK di Sulsel berdasarkan laporan yang diterima Disnakertrans Sulsel. Sektor pertambangan dan industri manufaktur juga berkontribusi terhadap jumlah pekerja terdampak.
Pelatihan dan Perlindungan Hak Pekerja
Disnakertrans Sulsel telah mengirimkan data 1.157 pekerja kepada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Para pekerja itu dipersiapkan mengikuti pelatihan keterampilan dari Kementerian Ketenagakerjaan tanpa biaya serta memperoleh uang saku selama pelatihan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga merencanakan peningkatan keterampilan bagi sekitar 24.000 tenaga kerja. Sasaran program meliputi pekerja aktif, pekerja terdampak PHK, pencari kerja, dan terutama lulusan SMK.
Program reskilling diarahkan agar kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah akibat perkembangan teknologi. Jayadi menilai lulusan SMK perlu mendapat perhatian karena tingkat pengangguran terbuka pada jenjang tersebut masih relatif tinggi.
Selain pelatihan, Pemprov Sulsel berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan pesangon dan akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan terpenuhi. Pemerintah daerah juga mendorong bursa kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
