
Strategi Baru Industrialisasi Nasional atau SBIN diposisikan sebagai kerangka untuk menyatukan arah pembangunan industri Indonesia. Keberhasilannya bergantung pada kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Menteri Perindustrian Sarmuji menegaskan fondasi yang telah dibangun sebelumnya perlu diteruskan dan diperkuat. Ia menyampaikan, “Apa yang sudah dirintis oleh Pak Agus Gumiwang sebagai Menteri tentu harus kita lanjutkan. Kita akan teruskan apa-apa yang sudah dicapai dan apa yang sudah diletakkan akan kita perkuat kembali.”
SBIN diluncurkan Agus Gumiwang Kartasasmita pada akhir 2025 ketika ia menjabat Menteri Perindustrian. Kerangka ini dirancang untuk menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menjadi arah kebijakan dan program pembangunan industri.
Penguatan Rantai Produksi
Fokus utama SBIN adalah memperkuat hubungan industri dari penyedia bahan baku hingga produsen barang jadi dan pasar. Keterkaitan hulu mencakup hubungan dengan pemasok input, sedangkan keterkaitan hilir menghubungkan hasil produksi dengan industri lanjutan serta sektor ekonomi lain.
Penguatan tersebut diarahkan melalui peningkatan mutu bahan baku, penyediaan teknologi pendukung, fasilitas penyimpanan, dan logistik rantai dingin. SBIN juga mendorong pencocokan usaha agar kebutuhan produksi pabrik dapat terhubung dengan kapasitas pemasok domestik.
Langkah lain mencakup kemitraan antara pemasok dan industri, reformasi tingkat komponen dalam negeri, serta modernisasi teknologi pemasok. Pembiayaan rantai pasok bagi industri kecil dan menengah dapat berupa pembiayaan surat kredit, pembiayaan tagihan, anjak piutang, pembiayaan modal, dan pembiayaan proyek.
Hilirisasi Tidak Berhenti di Bahan Antara
SBIN menempatkan hilirisasi sebagai bagian dari industrialisasi yang harus menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Pengolahan sumber daya alam tidak hanya diarahkan pada produk antara, melainkan juga manufaktur lanjutan dan barang jadi.
Rantai nikel menuju baterai dan kendaraan listrik menjadi gambaran pentingnya pendalaman industri. Proses tersebut membutuhkan penguasaan teknologi, tenaga kerja terampil, riset terapan, pembiayaan jangka panjang, serta akses pasar.
Kerangka ini juga mendorong pembangunan industri antara, seperti bahan kimia, komponen elektronik, dan permesinan. Hasil riset diharapkan dapat masuk ke lini produksi melalui kerja sama industri dengan lembaga riset atau perguruan tinggi.
Industri Hijau Dan Pemerataan Wilayah
SBIN memasukkan efisiensi energi, air, dan bahan baku sebagai unsur pembangunan kemampuan industri. Pengurangan emisi, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, serta teknologi penangkapan dan pemanfaatan karbon turut menjadi bagian dari agenda tersebut.
Peta jalan dekarbonisasi disiapkan khusus bagi sembilan subsektor industri. Perkembangan pelaksanaannya harus dilaporkan melalui SIINas dan diverifikasi lembaga verifikasi serta validasi independen.
Pemerataan ditempuh dengan mengembangkan Desa Industri, sentra industri kecil dan menengah, serta koneksi wilayah produksi dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pengolahan kelapa, singkong, sagu, hortikultura, kakao, jagung, dan hasil laut disebut memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai kekuatan lokal.
Kebutuhan industri terhadap tenaga kerja juga dihubungkan dengan pendidikan vokasi, pemagangan, sertifikasi kompetensi, dan fasilitas pembelajaran praktik. Konsistensi pelaksanaan diperlukan karena pembangunan industri membutuhkan waktu panjang, investasi besar, dan kepastian arah kebijakan yang melampaui satu periode pemerintahan.






