Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengusulkan kenaikan bantuan stimulan rumah rusak berat dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Tambahan itu dinilai penting agar rumah penyintas bencana tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendukung usulan tersebut. Ia menilai penyesuaian dana bisa mempercepat pemulihan hunian warga terdampak bencana yang kehilangan tempat tinggal.
Fokus pada dua skema hunian tetap
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa tambahan bantuan itu akan diarahkan untuk dua skema hunian tetap atau huntap. Skema pertama adalah huntap in-situ, yakni hunian yang dibangun kembali di lokasi semula.
Skema kedua ialah huntap ex-situ mandiri, yaitu hunian yang dibangun di lokasi baru yang dinilai lebih aman dari risiko bencana. Menurut Suharyanto, total kebutuhan untuk dua skema tersebut mencapai sekitar 16.000 unit.
| Skema Huntap | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| In-situ | 8.000 unit | Dibangun kembali di lokasi semula |
| Ex-situ mandiri | 8.000 unit | Dibangun di lokasi baru yang lebih aman |
| Total kebutuhan | 16.000 unit | Perkiraan kebutuhan dua skema huntap |
Suharyanto mengatakan data yang sudah masuk ke BNPB dari daerah sekitar 14.500 unit. Ia menyampaikan hal itu usai rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta.
Alasan utama penambahan dana
Ada dua alasan utama di balik usulan kenaikan dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Pertama, harga material bangunan terus naik.
Kedua, pemerintah ingin meningkatkan standar kelayakan hunian bagi penyintas agar kualitas bangunannya lebih baik untuk jangka panjang. Penambahan Rp20 juta per unit diharapkan dapat langsung memperkuat kualitas fisik rumah.
Menurut Suharyanto, dana tambahan itu rencananya dipakai untuk memasang keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, menambah plafon, membuat plester dinding lebih halus, serta membangun teras. Dengan begitu, rumah yang diterima warga tidak hanya selesai secara struktur, tetapi juga lebih fungsional.
“Kalau yang sekarang Rp60 juta tidak pakai keramik dan tidak plester halus. Kamar mandinya belum keramik. Kalau nanti tambah Rp20 juta, ya keramik semua,” ujar Suharyanto.
Pekerjaan di lapangan masih berjalan
BNPB saat ini terus mempercepat pembangunan huntap in-situ dan ex-situ mandiri di tiga provinsi terdampak. Dari kebutuhan sekitar 16.000 unit, sekitar 800 unit huntap sudah masuk tahap pengerjaan.
Usulan kenaikan bantuan itu telah mendapat kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga. Namun, keputusan akhir masih menunggu persetujuan Presiden.
Dorongan mekanisme Dana Siap Pakai
Tito Karnavian juga menyoroti kompleksitas pembangunan huntap in-situ dan ex-situ mandiri karena lokasinya tersebar di banyak titik. Karena itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB agar pelaksanaan di lapangan lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran.
“Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih kompleks karena sendiri-sendiri,” kata Tito. Ia menambahkan, mekanisme DSP dinilai sesuai karena BNPB memiliki fleksibilitas dalam penanganan kebutuhan darurat dan pemulihan pascabencana.
Di tengah kebutuhan hunian yang masih besar, dorongan kenaikan bantuan ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya mengejar jumlah rumah yang dibangun. Kualitas hunian yang diterima warga juga menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak bagi para penyintas.