Yusril Ihza Mahendra menilai judul film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” terlalu provokatif dan berpotensi memunculkan banyak tafsir di masyarakat. Karena itu, ia meminta penjelasan terbuka dari pihak pembuat film agar publik tidak salah menangkap maksud di balik judul tersebut.
Menurut Yusril, istilah “Pesta Babi” bukan sekadar menarik perhatian, tetapi juga bisa memicu perdebatan yang melebar jika tidak dijelaskan dengan baik. Ia menilai penulis skenario, sutradara, dan produser perlu ikut menerangkan konteks judul supaya ruang tafsir tidak berkembang liar.
Di sisi lain, Yusril mengimbau masyarakat tidak langsung berhenti pada judul film. Ia menyarankan publik menonton dulu isi filmnya, lalu membuka ruang diskusi agar pro dan kontra bisa dibahas secara terbuka dan proporsional.
Ia juga menegaskan bahwa negara demokrasi memang memberi tempat bagi kritik, termasuk kritik yang disampaikan lewat karya film. Dalam pandangannya, publik justru perlu melihat substansi film tersebut sebelum memberi penilaian.
Isi film itu disebut memuat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan. Yusril menjelaskan bahwa kritik yang disorot mencakup dugaan gangguan terhadap kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.
Meski kritik itu tajam, Yusril menilai hal semacam itu tetap wajar disampaikan dalam negara demokrasi. Ia juga menyebut pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan atau kebijakan untuk melarang pemutaran film tersebut maupun kegiatan nonton bareng.
Bahkan, sejumlah kampus di daerah disebut tetap bisa menggelar nonton bareng tanpa hambatan. Hal itu, menurut Yusril, menunjukkan bahwa ruang untuk menonton dan membahas film masih terbuka.
Terkait tudingan bahwa proyek di Papua Selatan mencerminkan kolonialisme modern, Yusril menolak anggapan itu. Ia menyebut pembukaan lahan sudah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua, lalu dilanjutkan pemerintahan saat ini.
Yusril menilai proyek tersebut merupakan bagian dari agenda ketahanan pangan dan energi nasional. Ia juga menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI, sehingga tidak tepat disamakan dengan masa kolonial Belanda di Papua.
Di saat yang sama, Yusril menyebut proyek strategis nasional dibangun melalui kajian yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun ia juga mengakui pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan di lapangan dan tetap membuka ruang evaluasi bila ada hal yang perlu diperbaiki.
Pada akhirnya, Yusril kembali menekankan pentingnya kebebasan berekspresi yang disertai tanggung jawab moral. Ia menilai publik perlu diberi kesempatan untuk menonton, menilai, dan mendiskusikan film tersebut secara kritis tanpa terjebak hanya pada judulnya.
Source: www.viva.co.id