Toyota Alphard bermesin 2.494 cc terekam mengisi Pertalite di sebuah SPBU, meski kapasitas mesinnya jauh di atas batas 1.400 cc yang disebut berlaku untuk penerima bahan bakar tersebut. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai ketelitian verifikasi QR Code dalam program subsidi tepat sasaran.
Perhatian publik tidak hanya tertuju pada kendaraan premium yang menggunakan Pertalite, tetapi juga pada asal barcode yang dipakai saat pengisian. Di media sosial, muncul dugaan bahwa QR Code tersebut diperoleh melalui mekanisme yang tidak semestinya.
Selisih Kapasitas Mesin yang Lebar
Aturan pembelian Pertalite dan Biosolar untuk kendaraan roda empat atau lebih mengharuskan penggunaan barcode setelah kendaraan terdaftar dalam program subsidi tepat sasaran. Kebijakan itu mengacu pada revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 serta ketentuan BPH Migas.
Kendaraan dengan kapasitas mesin lebih dari 1.400 cc disebut tidak diperkenankan memakai Pertalite. Sementara itu, Alphard yang terlihat dalam video menggunakan mesin empat silinder DOHC Dual VVT-i berkapasitas 2.494 cc.
| Data Kendaraan dan Ketentuan | Rincian |
|---|---|
| Batas kapasitas mesin untuk Pertalite | Maksimal 1.400 cc |
| Kapasitas mesin Toyota Alphard dalam video | 2.494 cc |
| Tenaga mesin Alphard | Sekitar 180 hp |
| Torsi mesin Alphard | 235 Nm |
Mesin Alphard tersebut menghasilkan tenaga sekitar 180 hp dengan torsi 235 Nm. Perbedaan spesifikasi ini menjadi dasar sorotan atas validitas data kendaraan yang terhubung dengan barcode.
Modus Penyalahgunaan Masih Ditemukan
Unggahan akun Instagram @ajaysyawali yang memperlihatkan pengisian itu memicu kritik dari pengguna media sosial. Sejumlah komentar mempertanyakan bagaimana kendaraan dengan spesifikasi tersebut dapat menggunakan barcode untuk membeli Pertalite.
Istilah “barcode bodong” kemudian muncul dalam percakapan publik untuk menggambarkan QR Code yang diduga diperoleh secara tidak semestinya. Spekulasi yang beredar meliputi potensi penyalahgunaan data kendaraan hingga dugaan jual beli barcode.
Di tengah polemik itu, sejumlah akun media sosial disebut menawarkan jasa pembuatan Barcode MyPertamina untuk mobil pribadi maupun kendaraan operasional industri. Praktik tersebut menimbulkan kekhawatiran akses subsidi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat.
Ratusan Ribu QR Code Telah Diblokir
PT Pertamina Patra Niaga menyatakan masih menemukan berbagai modus kecurangan dalam penggunaan barcode untuk pembelian Pertalite dan Biosolar. Perusahaan telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan ribu kendaraan sejak program subsidi tepat sasaran berjalan.
Director of Regional Marketing PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Eko Ricky Susanto menyampaikan data tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI. “Dari total data yang ada, kami sejak 2023 telah melakukan blokir hampir 307 ribu kendaraan dan ini terus berlanjut,” ujar Eko Ricky Susanto.
| Jenis Pengguna | QR Code Diblokir |
|---|---|
| Biosolar | 232.374 barcode |
| Pertalite | 74.733 barcode |
| Total | 307.107 barcode |
Barcode juga digunakan untuk mengendalikan volume pembelian harian di SPBU berdasarkan jenis kendaraan. Batas yang disebut mencakup 50 liter untuk kendaraan pribadi roda empat, 80 liter untuk angkutan umum roda empat, dan 200 liter untuk kendaraan roda enam atau lebih.
Kasus Alphard ini memperlihatkan pentingnya ketepatan data sejak tahap pendaftaran hingga transaksi di SPBU. Bila barcode diterbitkan bagi kendaraan yang tidak memenuhi kriteria, proses validasi perlu menjadi perhatian agar penyaluran subsidi tetap sesuai sasaran.