Penasihat hukum Febrie Adriansyah, Patra M Zen, menilai jaksa penuntut umum belum membuktikan dakwaan pemerasan dalam jabatan terhadap kliennya. Penilaian itu disampaikan setelah 11 saksi diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Patra, tidak ada saksi yang menyatakan pernah dipaksa menyerahkan uang oleh Febrie. Ia menegaskan unsur pemerasan harus dibuktikan melalui fakta yang muncul selama persidangan.
“Sampai hari ini, menurut hemat kami, JPU belum dapat membuktikan dakwaannya,” kata Patra seusai persidangan. Ia mempertanyakan ada atau tidaknya kesaksian yang secara langsung menyebut pemaksaan penyerahan uang oleh kliennya.
Patra menyatakan pemeriksaan saksi berlangsung sejak pagi hingga sore. Namun, ia menyebut tidak ada keterangan yang mengonfirmasi adanya paksaan dari Febrie kepada pihak tertentu untuk menyerahkan uang.
Unsur Pemerasan Dipersoalkan
Tim kuasa hukum menyoroti unsur pemerasan dalam jabatan yang menjadi bagian dakwaan. Unsur tersebut merujuk pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Patra mengatakan pembuktian tidak cukup dibangun atas narasi tanpa dukungan bukti di persidangan. “Bukan sekadar karang-karang, bukan sekadar cerita, bukan sekadar narasi, tetapi harus dibuktikan di persidangan ini,” tuturnya.
Ia juga menyinggung keterangan saksi Ferry Yanto Hongkiriwang mengenai adanya pihak yang menyuruh. Menurut Patra, keterangan itu tidak diperkuat saksi lain yang mendengar, menyaksikan, atau mendukung pernyataan tersebut.
Patra berpandangan dakwaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara ini bergantung pada pembuktian dugaan tindak pidana asal. “Kalau pemerasan dalam jabatan tidak terbukti, maka TPPU-nya otomatis gugur,” ucap dia.
Rangkaian Dakwaan Jaksa
Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah didakwa menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi senilai Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS. Dakwaan itu dibacakan jaksa pada sidang perdana, Rabu (7/10/2026).
Jaksa menyebut penerimaan uang terjadi sejak 2020 hingga Juli 2026 ketika Febrie menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus hingga Jampidsus. Nilai yang diuraikan dalam dakwaan mencapai Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990.
Salah satu penerimaan yang didakwakan berupa 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Uang itu disebut diserahkan melalui Ferry dan berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Jaksa juga mendakwa adanya penerimaan saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi. Selain itu, terdapat dakwaan penerimaan Rp 20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi serta Rp 60 miliar berikut tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan dan Heri Janto.
Menurut jaksa, uang dan aset tersebut diduga disamarkan melalui sejumlah rekening, penyertaan modal perusahaan afiliasi, serta pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas. Sebagian dana juga disebut ditukarkan ke sejumlah mata uang asing.
