Irwansyah menilai persoalan terbesar kampus saat ini bukan hanya soal biaya atau akses, melainkan berubahnya pendidikan tinggi menjadi ruang yang tunduk pada logika pasar. Di hadapan peserta Aksi Kamisan ke-908 di depan Istana Merdeka, dosen FISIP UI itu menyebut kampus makin mirip industri yang menyiapkan tenaga kerja, bukan ruang yang membentuk manusia kritis dan humanis.
Pandangan itu ia sampaikan saat kuliah jalanan di tengah aksi yang berlangsung hening dan penuh perhatian. Dari situ, kritiknya mengarah pada cara pengetahuan diproduksi, yang menurutnya kini semakin diprivatisasi untuk menjaga kekuasaan, bukan untuk memperluas kesadaran publik.
Kampus dan logika pasar
Irwansyah melihat masuknya neoliberalisme membuat cara kerja pendidikan tinggi ikut berubah. Liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi yang dikenal di sektor ekonomi, menurutnya, juga membentuk wajah kampus hari ini.
Ia menyebut dampaknya terasa ketika kampus diperlakukan seperti fasilitas umum berbayar yang melayani kebutuhan pasar. Dalam situasi itu, mahasiswa lebih sering ditempatkan sebagai komoditas daripada sebagai subjek yang perlu diperkaya pengetahuan dan kesadarannya.
Baginya, pengetahuan tidak seharusnya tunduk pada narasi penguasa. Ia menegaskan bahwa kekuatan yang tidak mudah direbut justru lahir dari pengetahuan yang tumbuh dari kesadaran diri, bukan dari kepentingan penindas.
Ingatan sejarah yang dianggap dihapus
Kritik Irwansyah tidak berhenti pada soal komersialisasi kampus. Ia juga menyorot Universitas Indonesia yang dinilainya abai terhadap sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan mahasiswanya.
Ia menyinggung Yap Yun Hap, mahasiswa UI yang tewas ditembak dalam Tragedi Semanggi I pada 24 September 1999. Menurut Irwansyah, sosok itu tidak pernah benar-benar diakui secara resmi oleh kampus.
Ia menyebut tidak ada monumen khusus untuk mengenangnya dan namanya juga tidak diajarkan dalam kurikulum sejarah universitas. Bagi dia, penghilangan ingatan semacam itu bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pola yang membentuk generasi yang jauh dari politik, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Dampaknya, kata dia, publik bisa tumbuh tanpa kepekaan terhadap penindasan yang masih berlangsung. Ia juga mengaitkan situasi itu dengan mudahnya masyarakat abai terhadap bentuk-bentuk kolonialisme internal, termasuk yang terjadi di Papua.
Dari reformasi ke perlawanan baru
Dalam penjelasannya, Irwansyah menghubungkan kritik terhadap kampus dengan semangat Reformasi 1998 yang menurutnya belum benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan bernegara. Ia bahkan menyebut keadaan hari ini bukan kelanjutan cita-cita reformasi, melainkan bentuk rezim yang ia pandang otoriter, fasis, dan imperialis.
Meski ucapannya tajam, ia tidak mengajak peserta aksi tenggelam dalam pesimisme. Ia justru mendorong kemarahan diubah menjadi energi perlawanan, sementara pengetahuan dipakai sebagai alat untuk memperkuat demokrasi yang bebas dari penindasan.
Di tengah kuliah jalanan itu, Irwansyah sempat menyerukan, “Rakyat Bersatu, Tak Bisa Dikalahkan!”. Pesannya ditutup dengan penegasan bahwa pendidikan semestinya terus berjalan sebagai proses mengajar dan membangun kesadaran, karena pengetahuan tetap menjadi senjata penting untuk menghadapi penindasan.
Source: www.suara.com