Partai Demokrat mengamankan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Amerika Serikat dalam pemilu sela pada Selasa (3/11/2026). Hasil tersebut menempatkan Presiden Donald Trump dalam situasi pemerintahan terbelah selama dua tahun terakhir masa jabatannya.
Analisis NPR berdasarkan pemanggilan pemenang oleh Associated Press menunjukkan Demokrat kembali menguasai penuh Kongres untuk pertama kalinya sejak 2023. Kendali atas dua kamar legislatif membuka ruang pengawasan yang lebih kuat terhadap kebijakan pemerintah Trump.
Di Senat, Demokrat merebut tujuh kursi yang sebelumnya ditempati Republik. Kursi tersebut berada di North Carolina, South Carolina, Ohio, Texas, Kansas, Iowa, dan Maine.
Demokrat juga mempertahankan kursi Senat di Georgia, negara bagian yang dikenal sebagai salah satu wilayah persaingan ketat kedua partai. Kemenangan ini menjadi kejutan karena Republik memulai tahun dengan keunggulan 53-47 kursi di Senat.
Ketidakpuasan publik terhadap tingginya biaya hidup disebut menjadi salah satu faktor yang membebani kandidat Republik. Sejumlah kursi yang harus dipertahankan Republik berada di negara bagian yang dimenangkan Trump dengan selisih dua digit pada pemilu 2024.
Perubahan Peta Di DPR
Di DPR, Demokrat merebut sejumlah distrik penting, termasuk sedikitnya tiga distrik di Florida. Distrik itu sebelumnya digambar ulang oleh legislatif negara bagian yang dikuasai Republik untuk menghambat peluang kandidat Demokrat.
Partai Demokrat juga mengalahkan empat petahana Republik di distrik kompetitif Pennsylvania. Di Kentucky, Demokrat memenangkan distrik di sekitar Lexington yang pada pemilu 2024 dimenangkan Trump dengan 57 persen suara.
Anggota DPR dari Alabama, Shomari Figures, turut kembali ke Kongres. Distriknya di kawasan Black Belt sebelumnya digambar ulang menjadi lebih menguntungkan Republik setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah ketentuan penting dalam Undang-Undang Hak Pilih.
Hakeem Jeffries, anggota DPR dari New York yang diproyeksikan menjadi Ketua DPR berikutnya, menilai hasil pemilu menunjukkan tuntutan perubahan dari masyarakat. “Rakyat Amerika telah berbicara dan memperjelas bahwa mereka sudah muak dengan ekstremisme, muak dengan korupsi,” kata Jeffries.
Ia menyatakan Demokrat akan menjalankan mandat tersebut ketika mulai menjabat pada Januari. “Mereka menginginkan Kongres yang akan bekerja untuk rakyat Amerika, dan itulah yang akan dilakukan Demokrat di DPR segera setelah kami mulai menjabat pada Januari,” lanjutnya.
Tekanan Baru Bagi Pemerintahan Trump
Kongres baru yang dilantik pada Januari berpotensi meningkatkan investigasi terhadap pemerintahan Trump. Bidang yang disorot Demokrat mencakup independensi Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta kepentingan bisnis Trump dan keluarganya.
Robert Garcia, anggota DPR dari California yang diperkirakan memimpin Komite Pengawasan DPR, mengisyaratkan sikap keras melalui unggahan di X. Ia menulis, “LAWYER UP” atau bersiaplah menghadapi pengacara.
Meski Demokrat menguasai Kongres, mereka tidak dapat serta-merta mengesahkan seluruh agenda politiknya. Trump tetap memiliki hak veto terhadap rancangan undang-undang yang disahkan DPR dan Senat.
Dalam podcast Pod Force One yang dipublikasikan pada Senin (2/11/2026), Trump menyatakan siap memakai kewenangan tersebut apabila Demokrat mengambil alih Kongres. “Saya akan menjadi Tuan Veto,” kata Trump.
Demokrat masih perlu bekerja sama dengan Republik untuk meloloskan rancangan undang-undang penting, termasuk 12 rancangan anggaran tahunan untuk pendanaan pemerintah federal. Kendali Senat juga dapat menghambat kelanjutan pengesahan hakim pilihan Trump dan membuat calon anggota kabinetnya memerlukan dukungan senator Demokrat untuk memperoleh jabatan permanen.
