Koalisi pendukung Benjamin Netanyahu hanya memperoleh 53 dari 120 kursi Knesset dalam pemilu Israel. Jumlah tersebut belum mencapai ambang 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Di tengah kebuntuan pembentukan koalisi, kubu Netanyahu mempertanyakan hasil suara partai-partai Arab Israel. Pemimpin oposisi Gadi Eisenkot menilai langkah itu sebagai kampanye untuk melemahkan legitimasi hasil pemilu.
Eisenkot menyatakan Netanyahu menjalankan “kampanye yang terkoordinasi dan terorganisasi untuk melemahkan legitimasi hasil pemilu”. Namun, penilaian mengenai adanya upaya sengaja untuk membatalkan atau melemahkan hasil pemilu itu belum terbukti secara independen.
Hasil pemilu Israel 2026 menunjukkan kelompok oposisi pimpinan Eisenkot mendapatkan 48 kursi. Sementara itu, Joint List dan Ra’am secara bersama-sama mengantongi 19 kursi.
Perolehan 19 kursi tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi partai-partai Arab dalam pemilu Israel. Posisi mereka pun berpotensi menentukan arah pembentukan pemerintahan berikutnya.
Tuduhan Terhadap Partai Arab
Partai Likud menuduh partai-partai Arab melakukan kecurangan dan menyebut pemilih menerima suap untuk memberikan suara. Kubu Netanyahu juga meminta penyelidikan atas dugaan bantuan asing yang disebut meningkatkan partisipasi pemilih di komunitas Arab.
Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel atau CEC sebelumnya meminta Shin Bet menyelidiki dugaan serius campur tangan asing. Sejumlah laporan media Israel menyebut CEC menerima informasi terkait dugaan pendanaan dari Qatar.
Turkiye juga disebut dalam tuduhan mengenai kemungkinan campur tangan asing tersebut. Netanyahu dan Likud menggambarkan isu itu sebagai “gempa politik” serta serangan terhadap demokrasi.
Meski demikian, belum ada bukti yang diumumkan untuk memastikan Qatar atau Turkiye terlibat dalam kecurangan pemilu. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal CEC, Dean Livne, juga menyatakan belum ada dasar atas tuduhan pelanggaran sistematis terhadap integritas pemilu.
“Tidak ada dasar bagi tuduhan mengenai pelanggaran sistematis terhadap integritas pemilu,” kata Livne. Eisenkot turut mengingatkan bahwa penyelidikan belum menghasilkan kesimpulan mengenai dugaan campur tangan asing.
“Terlalu dini untuk menentukan apa yang terjadi, atau apakah memang ada sesuatu yang terjadi,” katanya. Shin Bet menegaskan penyelidikan tidak berarti seluruh komunitas Arab Israel menjadi sasaran dugaan pelanggaran.
Bantahan Qatar dan Partai Arab
Kementerian Luar Negeri Qatar membantah keras tuduhan bahwa Doha mendanai upaya untuk memengaruhi pemilu Israel. Qatar menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan berbahaya.
Doha juga menilai sejumlah politikus Israel menjalankan kampanye disinformasi terhadap negaranya. Joint List dan Ra’am pun membantah klaim adanya kecurangan dalam pemilu.
Ketua Partai Balad, Sami Abu Shehadeh, menyebut pihak yang kalah membangun narasi diskriminatif untuk menggugat hasil pemungutan suara. “Pihak yang kalah sedang membangun fitnah rasis dan menyerukan aparat keamanan menggunakan kekuatan untuk membalikkan hasil pemilu,” katanya.
Opsi Koalisi Masih Terbuka
Secara matematis, gabungan 48 kursi kelompok Eisenkot dan 19 kursi partai Arab dapat menghasilkan 67 kursi. Namun, skenario itu menghadapi hambatan karena Eisenkot dan sejumlah anggota oposisi sebelumnya menolak membentuk pemerintahan bersama partai Arab.
Opsi lain mencakup pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan Netanyahu dan Eisenkot. Ada pula kemungkinan Netanyahu memimpin pemerintahan sayap kanan dengan dukungan anggota atau partai dari kelompok oposisi.
Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk. Presiden Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai untuk menentukan tokoh yang paling berpeluang memperoleh dukungan parlemen.
