Singapura menaikkan denda maksimum bagi perusahaan yang terkait pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi 20 juta dollar Singapura. Batas sanksi ini meningkat 10 kali lipat dari ketentuan sebelumnya sebesar 2 juta dollar Singapura.
Amendemen Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas disahkan parlemen pada Rabu (4/11/2026). Aturan baru itu juga menetapkan denda hingga 1 juta dollar Singapura per hari untuk pelanggaran utama.
Pemerintah Singapura kini memiliki ruang lebih besar untuk menyelidiki perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Tindakan dapat dilakukan bahkan ketika kabut asap dari kebakaran di luar negeri belum mencapai wilayah Singapura.
Perubahan tersebut ditempuh setelah salah satu episode kabut asap terburuk yang dialami negara itu dalam lebih dari satu dekade. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam sebelumnya menerbitkan Certificate of Urgency untuk mempercepat pembahasan rancangan aturan.
Mekanisme sertifikat keadaan mendesak memungkinkan rancangan undang-undang dibahas dan disahkan dalam satu sidang parlemen. Langkah ini menunjukkan urgensi pemerintah Singapura dalam memperkuat respons terhadap polusi asap lintas batas.
Kewenangan Membatasi Transaksi
Selain sanksi finansial, Singapura dapat membatasi hubungan bisnis dengan perusahaan yang telah ditetapkan melanggar atau diduga melanggar undang-undang. Pembatasan tersebut meliputi aktivitas memasok atau membeli barang serta pemberian bantuan keuangan.
Perusahaan yang tetap bertransaksi dengan entitas dalam daftar pembatasan dapat dikenai denda hingga 1 juta dollar Singapura untuk setiap pelanggaran. Mereka juga dapat menerima denda tambahan hingga 100.000 dollar Singapura per hari apabila tidak mematuhi pembatasan tersebut.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu menilai ketentuan lama tidak lagi memadai menghadapi perkembangan persoalan kabut asap. Ia menekankan perlunya mekanisme yang lebih baik untuk memperoleh dan memverifikasi informasi serta melacak hubungan antarkorporasi.
“Kita membutuhkan cara yang lebih baik untuk memperoleh dan memverifikasi informasi, melacak hubungan perusahaan, serta memberikan konsekuensi yang berarti kepada entitas yang melanggar, bahkan ketika penuntutan pidana sulit dilakukan,” kata Fu. Ia juga menyatakan undang-undang saja tidak akan menyelesaikan persoalan kabut asap lintas batas.
Kendala Pembuktian
Profesor hukum Universitas Nasional Singapura, Alan Tan, menilai amendemen ini bukan solusi cepat atas masalah kabut asap. Menurutnya, Singapura kemungkinan tetap membutuhkan kerja sama Indonesia untuk memastikan perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran.
Tan, seperti dikutip South China Morning Post, menyoroti tantangan memperoleh peta perkebunan dan keterangan pelapor dari Indonesia. Bukti tersebut diperlukan untuk membuktikan keterlibatan suatu perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan.
Ia memperkirakan otoritas Singapura akan menerapkan aturan secara hati-hati. Prioritas dapat diberikan kepada perusahaan yang telah diidentifikasi dan dikenai tuduhan oleh otoritas Indonesia dengan bukti yang relevan.
Mitra firma hukum Shook Lin & Bok, Joseph Chun, menilai efek pencegahan dari kenaikan denda bergantung pada pendapatan tahunan perusahaan dan peluang pembuktian kesalahan. Ia juga mengingatkan bahwa sanksi Singapura dapat sulit ditegakkan bila seluruh aset perusahaan berada di luar negeri.
Kerja Sama Indonesia dan Singapura
Indonesia dan Singapura telah sepakat membentuk satuan tugas gabungan untuk menyelidiki perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan penyebab kabut asap. Kesepakatan itu diumumkan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan setelah bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir di Jakarta.
Menurut Tan, satuan tugas tersebut dapat mendukung pertukaran bukti dan tindakan terpisah yang tetap terkoordinasi. Singapura juga berencana bekerja sama dengan negara ASEAN pada 2027 untuk memperkuat pelaksanaan kesepakatan penanganan kabut asap lintas batas.
