Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Satgas Pangan Polri menyelidiki dugaan penyelewengan beras SPHP melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK). Langkah ini diambil setelah sejumlah stok di RPK diduga habis dalam waktu sangat singkat lalu kembali dipesan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, meminta Perum Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan bila menemukan pesanan yang tidak wajar. RPK dengan volume pemesanan di atas perkiraan normal diminta mendapat pengawasan khusus.
“Ada beberapa RPK yang dicurigai karena stoknya cepat sekali habis. Belum sepekan sudah habis, lalu memesan lagi. Kami minta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pemesanan yang mencurigakan seperti itu,” kata Hermawan.
Bapanas telah menyurati Satgas Pangan Polri di seluruh Indonesia untuk memeriksa RPK yang menjadi mitra Perum Bulog. Pemeriksaan ditujukan untuk memastikan beras program pemerintah tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat.
Indikasi Penyaluran Tidak Wajar
Hermawan menilai pola stok yang habis dalam dua hingga tiga hari patut dicermati. Kondisi itu dapat mengindikasikan bahwa penyaluran beras tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“RPK itu seperti toko. Kalau dalam dua sampai tiga hari stoknya sudah habis lalu memesan lagi, itu patut dicurigai. Bisa jadi penyalurannya tidak benar. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi,” tegasnya.
Kekhawatiran Bapanas muncul karena beras SPHP diduga tidak seluruhnya diterima konsumen sasaran. Beras tersebut dikhawatirkan dioplos lalu dipasarkan kembali sebagai beras premium atau beras komersial dengan harga lebih tinggi.
Pada penugasan pertama dari Maret hingga September, penyaluran beras SPHP mencapai 828 ribu ton. Kanal RPK menyalurkan 193,8 ribu ton atau 23,42% dari total volume tersebut.
RPK kembali menjadi saluran penjualan terbesar saat penugasan tambahan dimulai pada Oktober. Hingga 5 November, realisasi melalui RPK mencapai 46,2 ribu ton atau 29,78% dari total penyaluran 155,3 ribu ton.
Menurut Hermawan, realisasi penugasan pertama telah mencapai 100%, tetapi harga beras di banyak wilayah masih tinggi. Situasi itu memperkuat kekhawatiran adanya penyimpangan dalam distribusi.
Rangkaian Pengungkapan Kasus
Polres Metro Jakarta Timur sebelumnya menemukan penyalahgunaan 600 ton beras SPHP di dua lokasi pada 28 Oktober 2026. Beras dibongkar dari kemasan awal dan dipindahkan ke kemasan lain untuk dijual hingga Rp 17.000 per kg.
Bapanas menghitung kerugian negara dari praktik pengoplosan tersebut dapat mencapai Rp 3,3 miliar. Sehari setelahnya, Polda NTB mengungkap dua kasus dengan barang bukti 2 ton dan 1,5 ton beras SPHP.
Dalam salah satu kasus di NTB, beras oplosan dijual seharga Rp 650.000 per karung 50 kg atau Rp 13.000 per kg. Kasus lainnya melibatkan penjualan beras yang dioplos ke Bali dengan harga Rp 312.500 per karung 25 kg.
Polres Pasuruan juga mengumumkan penangkapan pelaku pengoplosan 20 ton beras SPHP pada 30 Oktober 2026. Beras itu diduga dikemas ulang dalam karung hijau polos berukuran 50 kg dan dijual seharga Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kg.
Bapanas menyatakan kualitas beras SPHP saat ini tergolong baik karena seluruh pasokan Bulog tahun ini berasal dari panen petani dalam negeri. Masyarakat yang menemukan dugaan penyalahgunaan dapat melapor kepada Satgas Pangan Polri setempat atau kanal pengaduan Bapanas.
