Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima 340 laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran dalam dua minggu. Aduan itu memuat dugaan penyimpangan di sektor pertanian dan akan melalui proses penelusuran.
Amran menegaskan laporan yang terbukti memiliki pelanggaran akan diteruskan kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan mencakup persoalan beras, pupuk, alat dan mesin pertanian atau alsintan, serta program cetak sawah.
“Dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).
Fokus Pada Tata Niaga Beras
Salah satu perhatian utama pemerintah ialah dugaan penyimpangan dalam tata niaga beras. Praktik yang disorot antara lain pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP.
Amran menjelaskan beberapa modus yang terindikasi dalam penyimpangan tersebut. Beras dapat dibawa ke penggilingan untuk digiling ulang, lalu dikemas kembali menggunakan karung yang berbeda.
Modus lain berupa pembongkaran muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti kemasan dan identitas produk. Praktik semacam itu berpotensi mengaburkan asal serta status beras yang beredar di pasar.
Dalam penanganan kasus perberasan, 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus. Perkara tersebut melibatkan 15 merek beras fortifikasi.
Pemerintah menyatakan penindakan terhadap pelanggaran mutu dan tata niaga beras akan terus berjalan. Pelaku usaha diminta tidak memainkan distribusi maupun penjualan beras yang menjadi perhatian masyarakat.
“Laporan kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum. Jadi, seluruh pedagang beras jangan bermain-main karena kami sudah terima laporannya. Kami verifikasi di lapangan, kalau benar kita tindak tegas,” ujar Amran.
Perlindungan Harga Dan Bantuan Petani
Beras SPHP digunakan pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Karena memperoleh dukungan pemerintah, komoditas tersebut tidak boleh disalahgunakan demi keuntungan yang tidak wajar.
Pelaku usaha juga wajib mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi atau HET. Ketentuan Harga Pembelian Pemerintah atau HPP turut menjadi perhatian untuk menjaga kepentingan petani.
Di luar perberasan, Kementerian Pertanian menelusuri laporan mengenai distribusi pupuk dan penyaluran alsintan. Aduan terkait pelaksanaan program cetak sawah juga masuk dalam penanganan.
Amran menekankan bantuan pemerintah harus sampai kepada penerima yang tepat dan dipakai untuk kepentingan petani. Penyalahgunaan bantuan atau praktik memperjualbelikan bantuan disebut tidak akan ditoleransi.
Pelapor Diminta Menyertakan Bukti
Masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0811-1312-312. Pelapor diharapkan mencantumkan lokasi kejadian serta dokumentasi pendukung agar verifikasi berlangsung lebih cepat dan akurat.
Amran menyatakan identitas masyarakat yang menyampaikan laporan akan dirahasiakan dan dilindungi. “Seluruh yang melapor, nama dan alamat Bapak tidak akan kami munculkan. Anda telah berbuat untuk Negara Republik Indonesia. Kami lindungi dan tidak akan kami sampaikan ke publik,” tutup dia.
