Gedung Putih menyiapkan langkah agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap dapat menjalankan agenda politiknya melalui kewenangan eksekutif bila Partai Demokrat menguasai Kongres setelah pemilu sela. Sejumlah pejabat senior telah membahas batas tindakan sepihak yang dapat ditempuh pemerintahan tanpa persetujuan legislatif.
Persiapan itu mencakup kajian hukum untuk memperluas penggunaan kewenangan presiden dan mempertahankan kebijakan tersebut jika digugat di pengadilan. Menurut The Telegraph, Wakil Kepala Staf Stephen Miller terlibat dalam penyusunan rencana itu selama berbulan-bulan.
Penasihat hukum Gedung Putih Will Scharf bersama timnya menelaah sejauh mana Trump dapat bertindak sendiri secara legal. Kajian tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin muncul atas keputusan presiden.
Opsi Kebijakan Eksekutif
Beberapa kebijakan yang dipertimbangkan meliputi tarif baru atas impor mineral penting dan turbin angin. Pemerintahan Trump juga meninjau pengetatan aturan visa bagi mahasiswa internasional serta pekerja asing sementara.
Langkah lain berkaitan dengan kebijakan untuk menekan biaya perumahan dan konstruksi. Badan-badan federal telah mengajukan proposal serta kajian hukum mengenai tindakan yang bisa dilakukan pemerintah secara sepihak.
Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS Russell Vought turut mengkaji program yang masih dapat diteruskan dengan dana yang sebelumnya sudah disetujui Kongres. Ia juga ingin mengubah aturan hibah federal agar pejabat politik memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan program penerima dana pembayar pajak.
Perubahan itu berpotensi memperluas pengaruh Gedung Putih atas belanja pemerintah tanpa memerlukan persetujuan baru dari Kongres. Trump telah menerima penjelasan mengenai persiapan tersebut dan ikut dalam pembahasannya.
Risiko Kebuntuan Politik
Demokrat membutuhkan tambahan bersih empat kursi di DPR dan empat kursi di Senat untuk membalikkan keunggulan tipis Partai Republik di kedua kamar Kongres. Jajak pendapat menunjukkan Demokrat lebih diunggulkan merebut DPR, sedangkan persaingan Senat masih terlalu ketat untuk diprediksi.
Jika Demokrat menguasai Kongres, agenda domestik Trump berisiko menghadapi hambatan besar karena rancangan undang-undang harus melalui mayoritas oposisi. Sebaliknya, Trump tetap memiliki hak veto terhadap undang-undang yang didukung Demokrat.
Demokrat diperkirakan tidak memiliki cukup suara di DPR untuk membatalkan veto presiden tersebut. Situasi itu dapat menciptakan kebuntuan politik di Washington setelah pemilu sela.
Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 November 2026, dan hasil awal mulai muncul pada malam hari. Sebelum hari pemungutan suara, 53 juta warga AS telah memberikan suara melalui pemungutan suara awal, yang disebut sebagai rekor untuk pemilu sela.
Antisipasi Pengawasan Kongres
Kemenangan Demokrat juga dapat meningkatkan tekanan pengawasan terhadap pemerintahan Trump. Pengacara Gedung Putih telah memberi pengarahan kepada pejabat politik dan pimpinan badan pemerintah mengenai cara menghadapi penyelidikan Kongres, permintaan dokumen, serta subpoena.
Para pejabat diminta berhati-hati dalam membuat catatan tertulis. Gedung Putih juga meminta pandangan Departemen Kehakiman mengenai kemungkinan penggunaan hak istimewa eksekutif untuk melindungi komunikasi Trump dengan penasihat pribadinya.
Gedung Putih membantah anggapan bahwa Partai Republik akan kalah dalam pemilu sela. Juru bicara Gedung Putih Lauren Bis mengatakan pemerintahan dan Partai Republik akan terus mengamankan perbatasan, memulihkan ketertiban dan hukum, serta mengembalikan lebih banyak uang kepada warga Amerika yang bekerja keras.
Namun, survei NBC News yang dirilis pada Minggu, 1 November 2026, menunjukkan 60 persen warga AS tidak menyetujui kinerja Trump. Di tengah kampanye untuk mempertahankan Kongres, pemerintahannya tetap menyiapkan skenario politik berbeda untuk 2027.
