Partai Gerindra memecat tiga anggota DPRD di Jawa Timur yang terseret kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Sanksi itu diputuskan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra dalam rapat pada 8 Oktober 2026.
Keputusan tersebut diambil delapan hari setelah ketiga anggota DPRD itu ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada 30 September 2026. Pemecatan menjadi tindakan internal partai terhadap kader yang dinilai melakukan pelanggaran.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan aturan partai berlaku bagi seluruh kader. Ia menegaskan penjatuhan hukuman tidak bergantung pada posisi seseorang.
“Aturan ditegakkan, siapa pun yang melakukan kesalahan dijatuhi hukuman,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa. Pernyataan itu disampaikan saat menjelaskan langkah partai setelah penanganan perkara terhadap tiga anggota DPRD tersebut.
Sebelum pemecatan ditetapkan, Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra memanggil ketiganya pada 6 Oktober 2026. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta keterangan dari para anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tersebut.
Dua hari sesudah pemanggilan, Mahkamah Kehormatan menggelar rapat untuk menentukan sanksi. Hasil rapat menetapkan ketiganya tidak lagi berstatus sebagai anggota DPRD.
“Lalu 8 Oktober diputuskan dalam rapat di Mahkamah Partai di Majelis Kehormatan, ketiganya dipecat sebagai anggota DPRD,” ujar Habiburokhman. Ia menyampaikan proses internal itu berlangsung setelah penangkapan pada akhir September.
Habiburokhman juga membantah adanya upaya intervensi terhadap proses kepolisian sejak penangkapan dilakukan. Penegasan itu disampaikan terkait hubungan perkenalannya dengan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.
Ia mengakui mengenal Luthfie, tetapi menyatakan tidak pernah menggunakan hubungan tersebut untuk memengaruhi penanganan perkara. Menurutnya, tidak ada komunikasi kepada Kapolrestabes Surabaya terkait tiga anggota DPRD itu.
“Kenal Pak Kapolresnya, tapi saya enggak ada sama sekali menelepon beliau dalam kurun waktu ini, tidak ada sama sekali menghubungi beliau, apalagi terkait tiga orang anggota DPRD ini,” kata dia. Pernyataan itu menegaskan posisi partai yang tidak mencampuri proses hukum.
Di sisi lain, Polrestabes Surabaya memutasi tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba ke sejumlah kepolisian sektor. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menyebut mutasi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP.
Luthfie belum memerinci apakah dugaan pelanggaran SOP itu berkaitan dengan penanganan kasus pesta narkoba yang melibatkan tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ia menyatakan persoalan terhadap tujuh personel Satresnarkoba masih berupa dugaan pelanggaran prosedur.
“Mutasi di jajaran Polrestabes Surabaya, dan terkait dengan tujuh anggota Satnarkoba yang memang terkena mutasi, itu memang saat ini diduga ada dugaan pelanggaran terhadap SOP,” ujar Luthfie. Keterangan itu disampaikan tanpa menjelaskan lebih lanjut hubungan mutasi dengan perkara tiga anggota DPRD tersebut.
