Penyidik belum menyebut nama Jokowi dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, pimpinan partai, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan jurnalis. Namun, sorotan publik terus mengarah kepada Presiden ke-7 RI tersebut karena riwayat kedekatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan lingkaran kekuasaannya.
Motif penyadapan juga belum diungkap kepada publik. Kondisi ini memicu berbagai tafsir, meski kecurigaan yang beredar belum dapat menggantikan proses pembuktian hukum.
Jokowi merespons singkat sorotan tersebut dengan mengatakan, “Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya.” Pernyataan itu muncul ketika kasus penyadapan dibaca sebagian pihak sebagai ujian bagi hubungan politik Prabowo dan pendahulunya.
Media internasional turut memberi perhatian terhadap perkara ini. Reuters menyebut Listyo sebagai loyalis Jokowi, sementara South China Morning Post memandang kasus tersebut sebagai ujian terhadap aliansi Prabowo dan Jokowi.
AFP bahkan menggunakan istilah treason atau pengkhianatan terhadap negara dalam judul pemberitaannya. Di dalam negeri, Mahfud MD meyakini hasil penyadapan mengalir ke lingkaran Solo, sedangkan pengamat militer Selamat Ginting menyebutnya sebagai kudeta merangkak.
Relasi Listyo Dan Jokowi
Salah satu dasar kecurigaan publik terletak pada perjalanan karier Listyo yang panjang dalam orbit Jokowi. Listyo pernah menjabat Kapolresta Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota, lalu menjadi ajudan Presiden, Kapolda Banten, Kadiv Propam, Kabareskrim, hingga Kapolri.
Rekam jejak itu kerap dibaca sebagai hubungan patronase yang kuat dalam politik Indonesia. Meski demikian, hubungan kedekatan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
Aspek waktu juga memperkuat spekulasi yang berkembang. Penyadapan diduga berlangsung sejak 2025, atau setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Pada masa yang sama, beredar informasi mengenai rencana penggantian Kapolri yang disebut gagal hingga empat kali. Dalam pembacaan politik publik, keadaan tersebut memunculkan dugaan adanya kebutuhan mempertahankan posisi dan jaringan pengaruh.
Persoalan Konstitusi Dan Suksesi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menggunakan rumusan Pasal 191 KUHP mengenai upaya menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 8 UUD 1945 menyatakan Wakil Presiden menggantikan Presiden apabila Presiden berhalangan tetap.
Rangkaian ketentuan itu kemudian dikaitkan publik dengan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran tidak disebut sebagai sasaran penyadapan, dan Yusril menyatakan belum mengetahui apakah ia ikut disadap.
Nama Gibran ikut terseret dalam tafsir publik setelah Budi Arie Setiadi pada Agustus lalu berbicara mengenai “patahan sejarah” dan perubahan yang lebih cepat dari 2029. Budi Arie telah meminta maaf dan menegaskan ucapannya tidak berkaitan dengan Jokowi.
Rantai Perkara Harus Dibuka
Spekulasi juga muncul karena keluarga Jokowi tetap berada di panggung politik nasional. Gibran menjabat Wakil Presiden, Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara, dan Kaesang Pangarep memimpin PSI.
PSI belum menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Safari politik Jokowi sejak Juni kemudian dibaca sejumlah pengamat sebagai upaya memperbesar partai itu dan mengamankan posisi Gibran menuju Pilpres 2029.
Penyidik, Kabareskrim, dan Yusril menyebut pengusaha termasuk di antara sasaran penyadapan. Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mempertanyakan pihak yang memberi perintah, karena ia menilai Listyo mustahil bertindak atas inisiatif pribadi.
Hingga kini, tidak ada pihak yang secara resmi ditunjuk sebagai pemberi perintah atau penerima hasil sadapan. Penelusuran yang transparan diperlukan untuk menjawab siapa yang memerintahkan, menerima, dan diuntungkan dari perkara tersebut.
Apabila mata rantai perkara tidak mengarah kepada Jokowi, nama baik mantan presiden itu dan keluarganya memiliki dasar untuk dipulihkan. Sebaliknya, apabila ada bukti yang mengarah ke pihak tertentu, publik berhak memperoleh penjelasan melalui proses hukum yang terbuka dan adil.
