Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan pembangunan taman kanak-kanak di 14.000 desa yang hingga kini belum memiliki layanan tersebut. Target itu ditetapkan untuk dicapai pada akhir 2026 sebagai bagian dari penguatan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai pemerataan akses pendidikan anak usia dini perlu dipercepat. Ketimpangan ketersediaan TK masih terjadi meski sejumlah wilayah telah memiliki layanan yang relatif memadai.
Abdul Mu’ti menyebut beberapa daerah seperti Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat telah memiliki banyak desa yang terjangkau TK. Bahkan, satu desa di wilayah tertentu dapat memiliki lebih dari satu TK.
Namun, data Kemendikdasmen masih mencatat 14.000 desa belum mempunyai taman kanak-kanak. Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memprioritaskan perluasan layanan PAUD di wilayah yang belum terjangkau.
“Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Abdul Mu’ti.
Pengelolaan Dana Revitalisasi
Pemerintah juga menekankan penggunaan dana bantuan untuk memperbaiki kondisi satuan pendidikan anak usia dini. Abdul Mu’ti meminta pengelola TK menjalankan anggaran sesuai ketentuan dan menjaga integritas dalam pelaksanaannya.
“Semua dana yang kita salurkan ini untuk memperbaiki TK yang rusak. Kami berharap agar semuanya dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berintegritas,” kata Mu’ti.
Fleksibilitas penggunaan anggaran revitalisasi tetap diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah. Meski demikian, penerima bantuan tetap wajib memenuhi aturan administrasi yang berlaku.
Pengelola sekolah akan diminta menyusun laporan secara transparan apabila menghadapi kondisi tak terduga, termasuk bencana alam. Langkah ini diperlukan agar proses pertanggungjawaban anggaran tidak terganggu.
Bantuan bagi Murid dan Guru TK
Pada 2026, Kemendikdasmen juga menyalurkan Program Indonesia Pintar kepada 888.000 murid TK. Bantuan itu diprioritaskan bagi anak yang berada pada usia menjelang masuk sekolah dasar.
Setiap murid menerima Rp 450.000 per tahun melalui program tersebut. Tenaga pendidik turut memperoleh dukungan melalui skema bantuan yang tersedia.
Guru TK yang belum memiliki ijazah D4 atau S1 dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau. Mereka memperoleh beasiswa Rp 3 juta per semester, dengan cakupan 12.500 guru pada 2026.
Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan PNFI menetapkan sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD 2026 sebanyak 19.940 sekolah. Jumlah itu terdiri atas 3.865 sekolah jalur reguler dan 16.075 sekolah melalui Alokasi Biaya Tambahan.
Sebanyak 17.267 sekolah PAUD telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan nilai total Rp 10,9 triliun. Program tersebut juga relevan karena 95 persen PAUD di Indonesia selama ini dikelola oleh pihak swasta.
