Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi. Penambahan layanan tersebut diproyeksikan memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Aktivasi ratusan dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi kesiapan di setiap wilayah. BGN menempatkan kelayakan operasional sebagai unsur penting sebelum sebuah SPPG mulai melayani penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa perluasan layanan tidak hanya dihitung dari jumlah dapur yang dibuka. Setiap unit harus siap memproduksi serta menyalurkan makanan sesuai tata kelola keamanan pangan.
“Aktivasi tersebut diproyeksikan dapat memperluas jangkauan program MBG hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ujar Agustina dalam keterangan pers, Kamis (5/11/2026). Proyeksi tersebut menempatkan 953 SPPG baru sebagai bagian dari perluasan layanan gizi di berbagai daerah.
Kesiapan Operasional Menjadi Syarat
BGN mempertimbangkan kelengkapan fasilitas pendukung dalam proses aktivasi setiap dapur. Ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi syarat agar pelayanan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dapur yang diaktifkan perlu memiliki kemampuan produksi makanan yang memadai. Penyalurannya pun harus memenuhi standar pengelolaan keamanan pangan yang telah ditetapkan.
Aspek higiene dan sanitasi turut menjadi perhatian dalam pembukaan SPPG. Setiap dapur wajib memenuhi persyaratan tersebut, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.
Persyaratan itu diperlukan untuk memastikan layanan makanan bergizi dapat dijalankan dengan standar yang sesuai. Dengan demikian, aktivasi dapur tidak semata-mata berfokus pada penambahan jumlah lokasi pelayanan.
Aktivasi Melalui Sistem Tanpa Biaya
Agustina menegaskan proses pembukaan SPPG dilakukan melalui sistem dan tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan demi mempercepat pembukaan dapur.
“Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib,” tegasnya.
Peringatan tersebut disampaikan untuk menjaga proses aktivasi berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku. Masyarakat yang menemukan dugaan permintaan imbalan diminta menyimpan bukti dan melaporkannya kepada pihak berwajib.
BGN memastikan aktivasi SPPG akan terus berlangsung secara bertahap. Pelaksanaannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kesiapan operasional masing-masing daerah.
